JANGAN BIARKAN POLRI BEKERJA SENDIRI KIKIS NARKOBA – Poskota.co

JANGAN BIARKAN POLRI BEKERJA SENDIRI KIKIS NARKOBA

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Peduli nasib bangsa harus ditumbuh kembangkan sejak anak-anak duduk di bangku SD. Sehingga pengaruh narkoba dan penularan paham negatif lain tak mudah merasuki pola pikir generasi bangsa ini. Untuk itu, Josmar Naibaho mengajak semua elemen masyarakat peduli dengan bahaya narkoba yang sudah mewabah dari tingkat warga jelata sampai wakil rakyat.

“Jangan biarkan Polri bekerja sendiri melibas narkoba, kemana para tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ungkap  Josmar, Ketua LSM Indonesianarcotiscwatch (INW) pada adilindonesia.com, Minggu (28/2).

Indonesia darurat narkoba. Geger, sejumlah anggota TNI -Polri dan wakil rakyat kedapatan sebagai pecandu narkoba, pemerintah mulai mengambil sikap tegas. Tak terkecuali siapapun pejabat negara harus dilakukan tes urine. Usulan ini diamini oleh wakil presiden Jusuf Kalla. “Setuju siapapun wajib tes urine,” tandasnya.

Data diperoleh dari Barekrim Polri ada 4 juta warga Indonesia terindikasi narkoba. Jumlah itu diperkirakan akan melibihi dari yang ada sekarang, karena selama ini kurangnya pengawasan apalagi tindakan terhadap bandar narkoba.

Melawan pengedar dan pemakai narkoba tak hanya jadi tanggung jawab di pundak Polri, karena perlu adanya penerangan jiwa guna mengantisipasi korban dan kepedulian masyarakat terhadap penangkal lingkungan agar generasi muda tak tercemar narkoba.

Untuk itulah Kabareskrim Komjen Anang Iskandar mengusulkan tiga jurus melawan narkoba:

Pertama : Bandar ditindak tegas sampai lecek
Kedua : Bandar dimiskinkan, karena merusak
Ketiga : Pengguna direhabilitasi dan memutus sebagai pemakai

PUTUS PASAR

Kalau tidak ada pengguna narkoba di Indonesia, ada enggak peredaran narkoba? Enggak ada pasarnya. Nah pemikiran itu lah yang harus dimiliki seluruh komponen bangsa ini. Inilah alasan Anang yang pernah menjabat sebagai Direktur BNN.

Anang tidak menampik bahwa program penyembuhan atau rehabilitasi memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun kesehatan masyarakat untuk terbebas dari narkoba jauh lebih penting.

Tujuan UU narkotika yang merupakan politik hukum negara, penyalahguna harus dicegah, dilindungi, diselamatkan dan dijamin rehabilitasinya, bukan dipenjarakan.

Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengakui prajurit TNI masih dijadikan aparat ‘pelindung’ bisnis narkoba. Menurutnya, sebagai bisnis ilegal, narkoba memerlukan pelindung yang aman yaitu salah satunya oknum TNI.

“Narkoba adalah bisnis, ilegal. Bisnis yang mencari tempat yang aman. Tempat yang aman yaitu aparat keamanan polisi dan TNI,” ungkap Gatot.

Faktor kebutuhan hidup yang salah satunya biaya sekolah anak menurutnya kemungkinan jadi penyebabnya. Kebutuhan ini menjadikan bisnis narkoba sebagai peluang yang dilihat untuk menambah pemasukan.

DUA MAYOR TNI

Seorang perwira TNI berpangkat Mayor dengan inisial EH, ditindak
Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo karena ditengarai sebagai pengguna. “Karena sudah terbukti dari urine positif panglima mengambil sikap tegas, kini yang bersangkutan dalam proses hukum,” ungkap Kapendam XVI/Pattimura Kolonel Arh M Hasyim Lalhakim, Sabtu (27/2/2016).

Dalam waktu hampir bersamaan, BNN mengamankan seorang anggota TNI di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Pria berpangkat mayor tersebut berinisial JS diduga menyalahgunakan narkoba.

Kepala Bagian Humas BNN Kombes Pol Slamet Pribadi menyatakan sedang mengkonfirmasi kabar penangkapan oknum TNI terkait dugaan penyalahgunaan narkoba itu.

Menurut informasi, penangkapan dilakukan di Lantai 16 No G 16 CK, Apartemen Kalibata City, pada Sabtu (27/2) sore mulai pukul 15.30 WIB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - BRI Cabang Kabupaten Majene mangkir dari panggilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan klarifikasi terkait raibnya tabungan warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar di Bank BRI Cabang Majene. "Kami sudah melakukan panggilan kepada Kepala Bank BRI Majene untuk melakukan klarifikasi atas raibnya tabungan warga di BRI Majene, namun Bank BRI Majene mangkir dari panggilan," kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulbar, Muhammad Sukriadi Azis S,Ip di Mamuju, Jumat. Ia mengatakan, Ombudsman kembali memanggil Kepala BRI Cabang Majene sampai pada panggilan ketiga dan bila belum diindahkan panggilan yang ketiga maka akan dilakukan pemanggilan paksa dengan melibatkan aparat kepolisian. "Kami akan lakukan panggilan sesuai dengan kewenangan Ombudsman Sulbar kami harap BRI Majene bersedia menerima panggilan Ombudsman Sulbar," katanya. Menurut dia, Ombudsman Sulbar telah menerima laporan nasabah BRI Majene yang tabungannya raib di BRI Majene sebanyak Rp400 juta, raib, "Kami telah menerima laporan dari seorang warga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polman, atas nama Subli Sukardi, yang mengaku uang tabungannya raib senilai Rp400 juta, di Bank BRI Cabang Majene, sehingga kita panggil BRI Majene melakukan klarifikasi," katanya. Ia mengatakan, warga itu menyampaikan jika uangnya raib diduga karena telah terjadi penggelapan dana di Bank BRI Majene. "Pelapor mengaku bahwa diduga salah seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkup Pemkab Majene, telah bersekongkol dengan staf Bank BRI Majene, mencairkan tabungannya sehingga tabungannya raib," katanya. Menurut dia, uang tabungan pelapor telah ditarik sebanyak tiga kali direkeningnya sehingga tabungannya itu raib sejak bulan Juli tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa atas laporan tersebut maka pihak Ombudsman Sulbar menindaklanjutinya dengan memanggil Kepala BRI Majene dan melakukan pemeriksaan terhadap staf Bank BRI dan oknum PNS yang dimaksud, namun yang dipanggil ternyata mangkir.