JADI TERSANGKA PENIPUAN, CHARLY VAN HOUTEN MENGAKU ANEH – Poskota.co

JADI TERSANGKA PENIPUAN, CHARLY VAN HOUTEN MENGAKU ANEH

POSKOTA.CO – Vokalis Setia Band, Charly van Houten, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penipuan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar). Kasus tersebut sudah menjerat sang musisi sejak 2015 ketika dilaporkan oleh seorang pengusaha bernama Wira Pradana. Mereka terlibat bisnis untuk promosi tiga buah lagu dan membangun perusahaan produksi serta promosi.

Menurut Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus, penetapan status tersangka kepada Charly sudah dilakukan sejak Selasa (20/9) lalu. Namun, Charly mengaku masih belum ada pemberitahuan resmi mengenai hal tersebut hingga saat ini.

“Sampai detik ini aku belum tahu karena belum ada pemberitahuan yang resmi ke saya dari pengacara saya, kang Heri Wijaya. Mungkin saya memang bukan tergolong manusia yang baik, tapi ingat saya bukan penipu. Ini kan persoalan kerja sama yang sama, punya kontribusi di awal dengan baik. Pak Wira dalam bentuk uang dan aku dalam bentuk karya,” jelas Charly, Kamis (22/9).

Charly pun menceritakan awal kerja samanya dengan Wira yang berawal dari pembuatan album lagu kompilasi hingga promosi. Keduanya kala itu sepakat untuk membuat sebuah manajemen, yang sudah diatur dalam sebuah kesepakatan.

“Di tengah perjalanan 2010 pada saat manajemen berjalan, tiba-tiba Pak Wira mengajak aku untuk buat sebuah PT. Aku bilang aku nggak ngerti cara buat PT, lalu beliau bilang, ‘Biar aku yang buatkan pakai jasa notaris.’ Terus dia suruh tanda tangani saja,” lanjut pria bernama lengkap Muhammad Charly van Houten ini.

Saat itu semua pekerjaan pun berjalan dengan baik. Sehingga, Charly pun dibuat bingung atas laporan yang ditujukan padanya, hingga kini ditetapkan menjadi tersangka.

“Jujur aku bingung. Ini sangat aneh, heran, bahkan sangat lucu. Kok bisa jadi seperti ini. Jangankan terpikir, bahkan terlintas saja nggak pernah untuk aku melakukan perbuatan itu. Coba ditelaah dan dipelajari dengan nurani yang baik. Di mana letak menipunya? Tapi aku sangat yakin Allah nggak tidur. Saya yakin dan percaya penegak hukum di negara ini masih punya nurani, dan saya yakin masih ada keadilan,” pungkas penyanyi kelahiran Cirebon, 33 tahun silam ini.

Kasus yang menjerat Charly van Houten berawal dari laporan pengusaha asal Bandung, Wira Pradana, ke Polda Jabar pada 17 April 2015. Charly dituding melakukan penggelapan berupa investasi bodong kepada Wira.

Wira mengklaim ada pengeluaran biaya darinya sebesar Rp600 juta untuk Pangeran Cinta Management yang dibina Charly. Namun, sampai perusahaan didirikan sekitar tahun 2011, nama Wira tak diikutkan. Hanya Charly dan istrinya yang mencantumkan namanya dalam perusahaan itu. Dan dari sejak itu, komunikasi keduanya terputus. Wira menganggap vokalis beraliran Melayu itu lari dari tanggung jawab.

Charly pun akhirnya dilaporkan dan diancam dengan Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman empat tahun.

Biasanya, dengan hukuman maksimal hanya empat tahun, seorang tersangka bisa saja tidak ditahan. Namun, polisi memungkinkan jika suami Shinta Regina itu bisa ditahan ketika ia tak mau kooperatif dalam pemeriksaan.

“Kalau dia kooperatif enggak ada masalah, tapi kalau tidak kooperatif kita tahan,” lanjut Kombes Yusri Yunus.‎

Pihak penyidik nantinya akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelantun ‘Satu Hati’ ini dalam statusnya sebagai tersangka. Dalam waktu dekat, pihak berwajib akan melayangkan surat panggilan kepada Charly.

“Gelar kemarin sudah masuk statusnya, dan kami akan periksa dia sebagai tersangka. Nanti akan ada panggilan satu, dua dan tiga,” pungkas Kombes Yusri Yunus.‎ (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.