HAI WAKIL RAKYAT, KORBAN BERJATUHAN ANDA MASIH PERDEBATAN ISTILAH TERORIS – Poskota.co

HAI WAKIL RAKYAT, KORBAN BERJATUHAN ANDA MASIH PERDEBATAN ISTILAH TERORIS

POSKOTA.CO – Hallo para wakil rakyat yang duduk di Senayan. Sudah lebih setahun revisi undang-undang terorisme belum selesai juga. Apakah harus menunggu jatuh korban dan berkembangnya kelompok radikalisme di ibukota?

Sudah jatuh korban, jelas-jelas aksi mereka keji, masih saja memperdebatkan istilah teroris. Sampeyan waras!. Kasus bom di Terminal Kp. Melayu Jaktim belum lama ini mengingatkan sampai dimana kinerja para wakil rakyat yang setahun membahas RUU terorisme tak kunjung selesai.

Minggu(28/5) sore Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap revisi undang-undang terorisme bisa diselesaikan dengan segera.”Polisi perlu payung hukum untuk menindak tegas pelaku dan jaringan teroris,” tandas menteri.

Sebelum jatuh korban lagi, kepolisian bisa mengambil langkah antisipatif. Karena ada payung hukum undang-undang maka mau tidak mau kita harus percepat.

Tim Gegana Polda Bali meledakkan bom yang ditemukan di Jalan Raya Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Ubud, Bali, Selasa (20/12).

Sebelumnya Jokowi mendesak DPR secepatnya merampungkan pembahasan revisi RUU Terorisme, tak lain, agar kejadian yang tak diinginkan bersama teror bom Kampung Melayu, bisa dicegah.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Terorisme Muhammad Syafii, mengakui bahwa ada beberapa kendala teknis sehingga undang-undang ini belum terselesaikan. Meski pembahasan terus dilakukan secara marathon.

Kendala dimaksud, jelas Syafii, bahwa pembahasan Panja itu hanya memiliki hari Rabu dan Kamis. Di luar dua hari itu tak ada hari Panja.  Muhammad Syafii menyebut pembahasan revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya terkendala teknis, tidak ada perdebatan kontroversial. Salah satunya tentang kewenangan melibatkan TNI di RUU terorisme ini.

Syafii pun memberikan keyakinan bahwa Panja DPR dan pemerintah sangat serius namun menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membahas revisi UU Antiterorisme.

Saat ini menurutnya masih ada beberapa hal yang harus disempurnakan di dalam RUU tersebut. Misal, soal definisi terorisme yang awalnya menjadi perdebatan kini disepakati untuk ditunda sambil menunggu pasal-pasal lain rampung.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyayangkan hingga kini DPR masih berdebat soal istilah terorisme. Padahal para pelaku teror sudah menjalankan aksinya. “Kan sudah jelas tujuan mereka mengacaukan dan tindakannya sangat kejam,” tandas Wiranto.

Panitia Kerja Revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme DPR RI tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Salah satu musababnya adalah mereka masih memperdebatkan definisi terorisme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara