EMPAT BANDIT JALANAN DIRINGKUS USAI MENODONG DI DALAM ANGKOT – Poskota.co

EMPAT BANDIT JALANAN DIRINGKUS USAI MENODONG DI DALAM ANGKOT

DS (27), AN (27), MA (22) dan MF (26), pelaku penodongan di angkot diringkus anggota Buser Promoter, dan dibawa ke Mapolsek Tambora Jakarta Barat, beserta korban dan barang bukti dua telepon genggam (inzet), Senin (1/5) malam.
DS (27), AN (27), MA (22) dan MF (26), pelaku penodongan di angkot diringkus anggota Buser Promoter, dan dibawa ke Mapolsek Tambora Jakarta Barat, beserta korban dan barang bukti dua telepon genggam (inzet), Senin (1/5) malam.

POSKOTA.CO – Aksi kejahatan di Ibu Kota Jakarta kian merajalela, korbannya hampir rata-rata wanita yang dianggap lemah dan mudah diperdaya, meski banyak pula pelaku yang sudah dijebloskan ke penjara, namun hal itu tidak membuatnya jera.

Sub Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat berhasil membekuk empat lelaki bertato yang melakukan penodongan terhadap dua wanita di atas angkutan umum jurusan Pesing-Kota, Senin (1/5) malam.

Kronologis penangkapan terhadap ke empat pelaku berawal saat korban berinisial NC dan SM naik angkot dari RPTRA Kalijodo hendak menuju Kota, ketika angkot berhenti di perempatan lampu merah Jembatan II, bersamaan dengan itu empat orang lelaki berwajah sangar naik layaknya sebagai penumpang.

Namun ketika angkot mulai melaju, tiba-tiba dua pelaku berinisial DS (27) dan AN (27), menggertak korban dengan mengancam akan menusuk jika tidak menyerahkan telepon genggamnya. Karena ketakutan, korban akhirnya menyerahkan telepon genggam miliknya kepada pelaku.

Setelah itu pelaku AN dengan wajah garang mengancam korban lainnya untuk mengeluarkan telepon genggamnya. Korban pun ketakutan, dan melakukan hal yang sama menyerahkan telepon genggam kesayangan miliknya kepada pelaku.

Sementara dua pelaku lainnya yakni, MA (22) dan MF (26) hanya bertugas mengawasi situasi sambil duduk di dekat pintu.

Setelah sukses mendapat hasil rampasan, kemudian para pelaku bergegas turun dari angkot, berjalan kaki masuk ke dalam gang.

Tak rela telepon genggam kesayangannya berpindah tangan, korban pun nekat ikut turun dan berteriak jambret. Warga sekitar yang mendengar teriakan korban di lokasi kejadian, langsung melakukan pengejaran kepada para pelaku.

Bersamaan dengan itu melintas mobil Buser Promoter melintas di tempat kejadian perkara, tak lama kemudian polisi berhasil meringkus para pelaku tanpa perlawanan, dan langsung dibawa ke Mapolsek Tambora Jakarta Barat berikut korban dan barang bukti untuk pengembangan dan penyidikan lebih lanjut. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.