EDARKAN SABU, OKNUM HONORER DISHUB DIRINGKUS – Poskota.co

EDARKAN SABU, OKNUM HONORER DISHUB DIRINGKUS

POSKOTA.CO – Seorang oknum pegawai honorer Dinas Perhubungan (Dishub) Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, diciduk Kepolisian Resor (Polres) Inhil karena tertangkap tangan menjadi pengedar sabu-sabu.

“Tujuh paket sabu berhasil disita dari tangan tersangka. Selain itu turut diamankan satu unit timbangan digital, plastik pembungkus sabu-sabu dan alat isap,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, Selasa (6/9).

AKBP Guntur mengutarakan, tersangka berinisial FW (31) diamankan pada Selasa dinihari sekitar pukul 01.00 WIB di kediamannya di Jalan Batang Tuaka, Kelurahan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut Guntur, penangkapan FW berawal dari informasi dan hasil pengembangan sejumlah pengungkapan sebelumnya. FW disebut sebagai pengedar narkoba yang kerap beraksi di Tembilahan, ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir.

Berawal dari informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir kemudian melakukan pemetaan dan penyelidikan di lapangan.

Hasil penyelidikan, kata Guntur, disimpulkan FW diduga kuat sebagai pengedar sabu-sabu. Petugas selanjutnya melakukan penggerebekan ke kediaman tersangka. Hasilnya, ditemukan barang bukti berupa tujuh paket sabu-sabu.

Ketujuh paket sabu tersebut terdiri atas tiga paket sedang dan empat paket kecil. Selain itu turut ditemukan timbangan digital, plastik bening, pipet plastik berbentuk sendok, alat isap, gunting, ponsel dan sejumlah uang.

Saat ini tersangka berikut barang bukti diamankan ke Mapolres Inhil guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.