DUA PRIA MENGAKU ANGGOTA POLISI DICIDUK – Poskota.co

DUA PRIA MENGAKU ANGGOTA POLISI DICIDUK

POSKOTA.CO – Seorang pria mengaku polisi asal Kecamatan Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, ditangkap keluarga calon istrinya menjelang hari pernikahan.

“Pihak keluarga curiga, kemudian menelusurinya ke Polsek Cempaga, tempat pelaku mengaku bertugas. Dari sanalah diketahui, pelaku bukanlah anggota polisi. Pihak keluarga kemudian membawa pelaku dan menyerahkannya kepada kami,” kata Kapolsek Kotabesi Iptu Sugeng di Sampit, Kamis (25/8).

Pria yang mengaku polisi itu adalah Budi (34), warga Jalan Samudera, Gang Baiturahman, Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi. Dia mencatut korps Polri itu hanya demi bisa menikahi EL (32), seorang guru yang menjadi pujaan hatinya.

Bermodalkan seragam polisi berpangkat brigadir, dan sejumlah peralatan lain seperti pistol mainan dan surat tugas palsu, polisi palsu itu berhasil memperdaya EL. Berpacaran sejak Maret lalu, pelaku dengan rapi menyembunyikan kedoknya.

Dia menjanjikan mahar Rp200 juta, pelaku berhasil membujuk EL sehingga mau diajak menikah pada Minggu (21/8) lalu. Untungnya, keluarga korban berhasil membongkar topeng polisi palsu itu beberapa hari sebelum pernikahan dilangsungkan.

Pihak keluarga merasa malu karena rencana pernikahan itu sudah telanjur diketahui banyak orang. Namun mereka bersyukur polisi palsu itu tidak jadi menikahi EL setelah penyamarannya berhasil dibongkar.

“Kami masih mendalami kasus ini untuk mengetahui apakah ada wanita lain yang menjadi korban,” tegas Sugeng.

Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku mendapat seragam polisi dari seorang mantan anggota polisi yang telah dipecat. Dia membeli satu lembar seragam Rp40.000, sedangkan pistol yang dibawanya hanyalah pistol mainan.

Pelaku mengaku melakukan itu karena sangat ingin menikahi EL. Dia mengakui telah melakukan kesalahan dan kini harus mengubur mimpinya memiliki wanita pujaannya itu.

Pelaku dijerat Pasal 378 KUHP Junto Pasal 228 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman maksimal enam tahun penjara. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendekam di hotel prodeo.

Ditangkap di Rumah Tunangan
Sedangkan di Aceh Utara, warga Desa Alue Papeun, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Rabu (24/8), sekitar pukul 20.00 WIB, menangkap polisi gadungan, Safrizal (21), warga Desa Seurekey, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, di rumah tunangannya.

Polisi gadungan ini mengaku berpangkat brigadir polisi kepala (bripka) dari Polda Aceh dan ditugaskan di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Pelaku diketahui telah menipu sejumlah warga di Kecamatan Tanah Jambo Aye.

Kepala Desa Alue Papeun Usman Kaoy, Kamis (25/8), menyebutkan, Safrizal dua pekan terakhir sering berkunjung ke Desa Alue Papeun. Bahkan, diketahui dia telah melamar seorang gadis di desa tersebut.

“Saat diminta Kartu Tanda Anggota (KTA), dia memperlihatkan KTA atas nama Bripka Zulfadli, tapi fotonya seperti sudah diedit. Ketika warga meminta memakai seragam polisi, pelaku juga memakai baju polisi dengan celana biasa dan sandal,” terang Usman Kaoy.

Kecurigaan warga semakin bertambah saat ditanya soal senjata, namun pria itu tak bisa menunjukkannya.

“Karena curiga, warga menangkapnya persis saat dia berkunjung ke rumah pacarnya,” ujar Usman.

Sementara itu, Kapolsek Tanah Jambo Aye AKP Teguh Yano Budi mewakili Kapolres Aceh Utara AKBP Wawan Setiawan menjelaskan, setelah diserahkan warga, Safrizal kemudian diperiksa polisi.

“Belakangan diketahui pada 22 Agustus 2016, pelaku mengambil uang Rudi warga Samakurok Rp2 juta. Lalu dijanjikan akan diberikan telepon selular dalam jangka dua hari,” kata AKP Teguh.

Namun, Safrizal selalu menghindari Rudi setelah mengambil uang dan ponsel milik korban sampai akhirnya pelaku ditangkap.

Saat digeledah, sambung Kapolsek, dari dalam dompet pria itu ditemukan satu lembar KTA palsu anggota Polri atas nama Zulfadli berpangkat bripka. Polisi juga menggeledah rumah kos pria itu dan menemukan satu baju dinas, pakaian dinas harian (PDH) juga atas nama Zulfadli.

“Pelaku juga menipu pemilik ponsel di Kompleks Terminal Pantonlabu. Ia mengambil beberapa ponsel dengan taksiran harga Rp8,8 juta untuk dikredit, tapi belum dibayar,” pungkas Kapolsek AKP Teguh Yano Budi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.