DUA DPO PELAKU PENODONGAN DI JEMBATAN BESI DICIDUK TIM RESKRIM JAKBAR DAN POLSEK TAMBORA – Poskota.co

DUA DPO PELAKU PENODONGAN DI JEMBATAN BESI DICIDUK TIM RESKRIM JAKBAR DAN POLSEK TAMBORA

Tiga pemuda berinisial IS (23), SM (21) dan AL (22) tersangka penodongan disertai penikaman yang menewaskan korbannya bernama Zaenal Mutaqin, asal Cianjur Jawa Barat di Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, pada Minggu (30/4) dinihari lalu. IS terlebih dahulu ditangkap pada Minggu (30/4) di Gang 'RR' Jembatan Besi, sedangkan SM dan AL diringkus di Serang, Banten pada Senin (1/5) setelah menjadi DPO.
Tiga pemuda berinisial IS (23), SM (21) dan AL (22) tersangka penodongan disertai penikaman yang menewaskan korbannya bernama Zaenal Mutaqin, asal Cianjur Jawa Barat di Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat, pada Minggu (30/4) dinihari lalu. IS terlebih dahulu ditangkap pada Minggu (30/4) di Gang ‘RR’ Jembatan Besi, sedangkan SM dan AL diringkus di Serang, Banten pada Senin (1/5) setelah menjadi DPO.

POSKOTA.CO – Tim Reserse Kriminal (Reskrim) Jakarta Barat dan Polsek Tambora kembali meringkus Dua pelaku penodongan disertai pembunuhan di Jembatan Besi, Jakarta Barat, pada Minggu (30/4) dinihari lalu.

Dua Daftar Pencarian Orang (DPO) pelaku penodongan disertai penikaman yang mengakibatkan korban tewas di Jalan Jembatan Besi Raya RW 03 berhasil diringkus tim gabungan Reskrim Restro Jakarta Barat dan Polsek Tambora di bawah pimpinan Kapolsek Metro Tambora Kompol M Syafi’i SH, SIK, MH.

Tersangka AL (22) dan SM (21) tak berkutik saat polisi menyergapnya di Jl Banjar Kp Cawan Raya 8/5 Desa Gabus, Cikande, Serang, Banten.

Dari tangan tersangka, polisi menyita celurit, badik dan kelewang, serta sebuah dompet berisi uang Rp1 juta hasil penodongan dari korban yang didapat kedua bandit tengik ini untuk barang bukti.

Kronologis penangkapan berawal dari salah satu pelaku yang ditangkap terlebih dahulu berinisial IS (23).

Dari Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, petugas gabungan dari Unit Reskrim dipimpin Kapolsek Tambora Kompol M Syafi’i SIK, bersama kedua orang tua pelaku kemudian bergerak menuju daerah Serang, Banten.

Setibanya di lokasi, tepatnya di Jl Desa Gabus, kedua pelaku SM dan AL ditangkap tanpa perlawanan.

Dalam catatan kepolisian, tersangka SM ternyata pernah dibui dalam kasus yang sama, kemudian pada tahun 2015, pelaku bebas setelah menyelesaikan masa hukuman di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang lelaki yang belum diketahui identitasnya tewas dikeroyok dan ditikem tiga anak berandal.

Korban yang belakangan diketahui bernama Zaenal Mutaqin, asal Cianjur Jawa Barat meninggal dunia akibat empat luka tusukan senjata tajam bersarang di bagian punggung sebelah kiri, diduga karena kehabisan darah korban, kemudian ambruk persis tidak jauh dari warung tenda pecel lele milik saksi mata yang melihat langsung peristiwa berdarah pada Minggu (30/4) pagi buta itu.

Kini ketiga pelaku mendekam di balik hotel prodeo Mapolsek Tambora Jakarta Barat. Mereka dijerat Pasal 365 KUHP jo Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (*/hariri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara