DITELANTARKAN, MANTAN ATLET NEKAT JADI PELAKU CURANMOR – Poskota.co

DITELANTARKAN, MANTAN ATLET NEKAT JADI PELAKU CURANMOR

POSKOTA.CO – Kepolisian Sektor (Polsek) Pedurungan, Semarang, menangkap mantan atlet angkat besi Jawa Tengah, Bagus Danu Saputra (21) akibat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Semarang.

Tersangka Danu mengaku baru sekitar setahun ini nekat menjadi pencuri sepeda motor. Warga Gayamsari, Kota Semarang ini nekat mencuri karena sakit hati usai menjadi atlet.

“Dulu pernah dijanjikan jadi PNS kalau juara, ternyata justru ditelantarkan,” kata peraih medali perunggu dalam Arafura Games 2011 di Darwin, Australia.

Kapolsek Pedurungan Kompol Sugiyatmo, Selasa (30/8) mengatakan, tersangka ditangkap bersama rekannya, Mamang Rudi Asmoro (21) warga Jalan Jeruk, Kelurahan Lamper, Semarang Selatan, setelah kedapatan mencuri sepeda motor di sebuah rumah kos di daerah Pedurungan Kidul.

Menurut Kompol Sugiyatmo, keduanya termasuk pelaku pencurian sepeda motor yang sadis karena tidak segan melukai korbannya. “Keduanya biasa membawa celurit saat beraksi,” kata Sugiyatmo.

Bahkan, lanjut Sugiyatmo, sebelum beraksi keduanya selalu mengonsumsi minuman keras untuk menambah keberanian. “Sasarannya motor yang terparkir di tempat kos, warung makan dan warnet,” jelas Sugiyatmo. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.