DIAMANKAN BURUH PTPN V PENJUAL PISTOL ILEGAL – Poskota.co

DIAMANKAN BURUH PTPN V PENJUAL PISTOL ILEGAL

POSKOTA.CO – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Rokan Hulu, Provinsi Riau berhasil menggagalkan upaya penjualan sepucuk senjata api laras pendek ilegal jenis Winchester dan amunisinya.

“Barang bukti itu diamankan dari tersangka. Kita masih terus melakukan pengembangan terkait temuan ini,” kata Kapolres Rokan Hulu AKBP Pitoyo Agung Yuwono kepada wartawan di Pekanbaru, Minggu (31/7).

AKBP Pitoyo menuturkan, pengungkapan akan upaya penjualan senjata api tersebut berawal dari laporan adanya seorang pria yang memiliki senjata api.

Berawal dari informasi itu, petugas langsung melakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Hasilnya, pada Jumat (29/7), polisi melakukan pengejaran hingga ke Simpang PTPN V Kecamatan Pagaran Tapah, Rokan Hulu. “Di lokasi tersebut, kita temukan dua pria sedang berboncengan menggunakan sepeda motor,” jelas Pitoyo.

Mendapati kedua orang itu diduga kuat sebagai target, polisi langsung melakukan pemeriksaan. Hasilnya, dari tangan kedua pria masing-masing berinisial RAN (29) dan ALT (22) ditemukan senjata api tersebut.

Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa RAN yang merupakan seorang buruh di PTPN V itu merupakan pemilik pistol tersebut sementara ALT hanya diajak untuk menjual.

Kepada polisi, RAN mengaku mendapatkan barang yang tidak seharusnya dia kuasai itu dari seorang warga Provinsi Aceh. Saat ini, keduanya berikut barang bukti diamankan di Mapolres Rokan Hulu.

“Keterangan keduanya masih terus didalami, dan kita juga akan terus memburu pelaku yang memberi pistol itu,” pungkas AKBP Pitoyo. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.