DEMO NEKO-NEKO, BERHADAPAN DENGAN TNI-POLRI – Poskota.co

DEMO NEKO-NEKO, BERHADAPAN DENGAN TNI-POLRI

POSKOTA.CO – Demo silakan, itu hak menyampaikan pendapat. Tapi jangan neko-neko, kalau merusak ya harus berhadapan dengan prajurit TNI dan Polri. Peringatan itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi aksi unjuk rasa serentak yang rencananya akan kembali digelar pada 2 Desember 2016 mendatang.

Kepada awak media usai acara “Istighosah dan Doa Keselamatan Bangsa” di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Sabtu (19/11), aksi demo harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditegaskan Gatot, prajuritnya tetap siap untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari semua ancaman. Hal ini dikatakannya Jenderal berbintang empat karena saat ini muncul berbagai upaya yang mencoba mengganggu kedaulatan NKRI.

Namun, ia yakin, dengan kebersamaan seluruh elemen bangsa, gangguan tersebut tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. “Prajurit saya siap berjihad mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bersama seluruh komponen masyarakat. Kita bersama tidak ada yang ditakuti,” tutur Gatot.

Bagi prajurit TNI, lanjut dia, NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 masih menjadi harga yang harus dipertahankan. Mereka siap jika harus mengorbankan nyawa mereka sendiri.

Sementara itu, usai doa bersama, Panglima TNI memberikan kuliah umum di Gedung MICC di Jalan Gagak Hitam, Medan. Kegiatan ini dihadiri ribuan mahasiswa-mahasiswi dari universitas di Medan. Dalam kuliah umum ini, Panglima TNI memberikan materi tentang kebhinekaan dan membahas tentang kemerdekaan Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.