BUNI YANI MASUK BUI KARENA ULAHNYA, BUKAN KARENA AHOK – Poskota.co
Saturday, September 23

BUNI YANI MASUK BUI KARENA ULAHNYA, BUKAN KARENA AHOK

POSKOTA.CO – Terungkap sudah siapa yang menabur angin. Buni Yani masuk bui, bukan lantaran orang lain, semua itu karena ulahnya, bukan juga karena polisi atau Ahok. Kasus ini sebagai pelajaran berharga bagi setiap manusia untuk lebih berhati-hati.

Dari keterangan saksi ahli, tulisan Buni ini memenuhi unsur perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, Rabu(23/11) malam mengungkapkan, keterangan yang ditulis Buni Yani dalam unggahan video pidato Basuki Tjahaja Purnama di Facebook menguatkan penetapannya sebagai tersangka.

 

24posting

Berikut bukti yang diperoleh aparat kepolisian:

“Pertama title atasnya ‘Penistaan Terhadap Agama?’ Kemudian kedua “bapak ibu (pemilih muslim)–itu tidak ada kata-kata itu dalam video–kemudian titik titik dibohongi Surat Al Maidah 51 (dan) “masuk neraka (juga bapak ibu)”–dilanjutkan dibodohi”. Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dari video ini”

Awi kembali mengungkapkan, Buni Yani telah memotong video Ahok yang berdurasi 1 jam 40 menit menjadi 30 detik dan diunggah ke laman Facebook. Dari pemeriksaan tim forensik, polisi tidak menemukan adanya perubahan atau penambahan suara dalam video.

“Berdasar analisa tidak ditemukan adanya perubahan atau penambahan suara dari video yang disunting. Video itu utuh, cuma diedit dipotong jadi durasi 30 detik, video asli,” ungkap Awi.

 

Buni yang menebar kebencian
Buni yang menebar kebencian.

“Barangsiapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya.” (Ali bin Abi Thalib)

 

Buni Yani disangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 45 ayat 2 Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda Rp1 Miliar.

Pasal tersebut menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antargolongan (SARA).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.