BNN GANDENG TNI PETRUSKAN BANDAR NARKOBA – Poskota.co

BNN GANDENG TNI PETRUSKAN BANDAR NARKOBA

28narkobaPOSKOTA.CO – Sudah saatnya TNI dilibatkan langsung dalam penanganan kasus narkoba karena negara telah menyatakan darurat narkoba.

“Jika negara sudah menyatakan perang terhadap narkoba, artinya statusnya perang, jadi sudah masuk otoritas TNI,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional
Budi Waseso di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Senin.

Ia mengemukakan peran TNI ini sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan personel Polri dan petugas lembaga pemasyarakatan.

Hingga kini, negara masih belum bisa menghentikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi seperti kasus yang terjadi di Rutan Malabero, Bengkulu.

“Masuknya narkoba ke lapas itu biasanya dari orang yang besuk. Misal, penghuni lapas ada seribu orang, jika yang besuknya saja ada 500 orang per hari maka tidak memungkinkan untuk diawasi satu per satu,” kata Buwas.

Namun jika sinergi dibangun dengan TNI maka bisa dilakukan pembagian waktu jaga di lapas.

Bahkan, jika mengacu pada acaman terhadap kedaulatan negara karena bandar narkoba sudah menembus batas negara maka menjadi sesuatu yang wajar jika TNI juga bertindak represif.

“Saya membayangkan begini, BNN yang serahkan data targetnya, lalu TNI yang ambil. Agak mirip ‘petrus’ penembakan misterius pada masa silam.

Mengapa saya berpikir demikian, karena untuk bandar ini tidak perlu dimanusiakan penanganannya karena mereka tidak memanusiakan orang lain,” kata Buwas, panggilan akrabnya.

Terkait wacana yang akan digulirkan ini mengenai keterlibatan TNI, Buwas mengatakan sudah berdiskusi dengan Menteri Hukum dan HAM dan Dirjen Lapas.

Saat ini pemerintah sedang mendorong lahirnya payung hukum mengenai peran TNI dalam memerangi narkoba.

“Ini yang sedang saya perjuangkan terus yakni bagaimana semua komponen bangsa terlibat langsung dalam memerangi narkoba, bahkan jika perlu nanti organisasi masyarakat juga dilibatkan secara langsung seperti mengawasi lapas atau menjadi informan, mudah-mudahan DPR setuju,” kata dia.

Sementara itu berdasarkan data BNN diketahui bahwa peredaran narkoba sudah menembus seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hasil operasi penangkapan tahun 2015, diperoleh sebanyak 6 ton shabu-shabu atau hanya 20 persen dari total narkoba yang beredar di Indonesia.

Jika merujuk pada hal itu, maka menjadi hal yang masuk akal jika setiap hari ada sekitar 50 orang yang meninggal karena narkoba.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)