ASYIK JUDI, 4 ANGGOTA DPRD DITANGKAP DI CIREBON – Poskota.co

ASYIK JUDI, 4 ANGGOTA DPRD DITANGKAP DI CIREBON

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Dari kamar 707 yang dipakai bermain judi oleh empat anggota DPRD Cirebon, polisi menyita uang Rp 5 juta. Kini para wakil rakyat tersebut masih diperiksa intensif di Mapolda Jabar.

Dari kamar yang disewa polisi menemukan 6 orang. Dua lagi makan sedang empat lainnya asyik mengadu nasib dengan kartu. “Barang bukti selain uang, juga kartu remi yang dipakai sebagai alat adu nasib,” ungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus, Jumat(22/7).

Inisial keempat anggota DPRD Kabupaten Cirebon itu antara lain, HS, AS, A, dan HT. “Status mereka kini telah dinaikkan menjadi tersangka,” ujar Yusri.

Yusri menerangkan, tujuan kedatangan keempat anggota dewan itu ke Bandung adalah untuk menghadiri rapat.

“Mereka rencananya menghadiri rapat peningkatan kapasitas kepemimpinan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Dari fraksi mana kita belum tahu karena masih dalam pendalaman,” ujar Yusri.

Mereka dikenakan Pasal 30 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.