ANTI KEMANUSIAAN MASIH DIANGGAP BENAR, HADEEEUH – Poskota.co
Wednesday, September 20

ANTI KEMANUSIAAN MASIH DIANGGAP BENAR, HADEEEUH

POSKOTA.CO – Kondisi masyarakat yang kehilangan panutan atau idola orang-2 yang nasionalis akan berdampak pada mudahnya jatuh dalam pelukan kaum-kaum provokator, teroris atau penghancur NKRI.

Tatkala suara-2 kebenaran dan keadilan bahkan perjuangan untuk mewaraskan tidak lagi dihargai dan belum menjadi core valuenya, lagi-2 hasutan-2 kebencian akan mudah ditaburkan.

Serangan yang menggerus nasionalisme akan terus ada dan secara struktural masif mencuci otak menggiring rakyat ke dalam tempurung kebodohan. Kebenaran diabaikan digantikan dengan pembenaran-2.

Benar bila tidak menjadi pandangan umum dan opini publik akan dianggap salah. Demikian sebaliknya hal-2 yang keliru anti kemanusiaan sekalipun akan dianggap benar. Tidak lagi mampu membedakan mana Anjing mana Kambing.

Apapun yang dilakukan untuk kebaikan dan ajakan untuk keluat dari tempurung ketololan akan terus dihujat bahkan kalau bisa akan dimatikanya. Disinilah suara orang-2 bernyali untuk menyatakan kebenaran dengan lantang menyadarkan keluar dari tempurung yg sarat candu ketololan tadi.

Suara kaum akademisi, suara seniman, suara budayawan, suara para tokoh nasionalis dan waras nyaring dan lantang berani mengingatkan bahkan menuding kaum-2 penyesat rakyat.

Kekuatan mewaraskan memang bukan hal mudah apalagi kalau dikemas dengan bungkus-2 absurd dogma yang menjadi harapan hidup kekal. Logika mewaraskan ini perlu kaum2 yang militan juga berani berkorban tentu saja rukun dan saling mendukung. Tatkala kaum 2 idealis nasionalis tokoh sudah masuk angin atau bahkan kecanduan tentu tidak akan mampu menghalau kaum2 penyesat.

Pada pendidikanlah tergantung masa depan bangsa. Kaum pendidik dan lembaga2 pendidikkan tidak boleh larut atau malah disusupi candu kebencian dan permusuhan.

Para pemimpin diharapkan tampil jadi panutan pewarasan bukan ingah ingih ketakutan kehilangan jabatan. Kaum2 Intelektual, seniman, budayawan dan tokoh2 cinta bangsa terus menggelorakan rukun dan waras sebagai bagian mencerdaskan kehidupan bangsa.

Apapun namanya mewaraskan akan dianggap gila dilabel berbagai stempel pembunuhan karakter. Gelo tibo mburi (menyesal jatuhnya dibelakang). Sadar tatkala sudah hancur, sesal tiada guna.

Saatnya berani rukun, berani waras, berani mengatakan kebenaran dan melawan kaum pecandu ketololan. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau tidak dari diri kita kapan lagi. Crisnanda DL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.