ANGGOTA BRIMOB TEWAS, 2 ANAK BUAH SANTOSO MATI DIBERONDONG – Poskota.co

ANGGOTA BRIMOB TEWAS, 2 ANAK BUAH SANTOSO MATI DIBERONDONG

10posoPOSKOTA.CO – Seorang anggota Brimob Polda Sulteng Brigadir Wahyudi Syahputra, tewas tertembak kelompok bersenjata anak buah Santoso di Poso. Dalam penyergapan itu, dua anak buah Santoso terjengkang diberondong pasukan Brimob di Desa Sanginora. Dari tangan kelompok sipil bersenjata ini polisi menyita 1 senjata api organik jenis FN dan 12 bom rakitan aktif jenis granat.

Aparat gabungan baik dari TNI-Polri terus memburu kelompok Santoso yang sangat meresahkan ini. Gerombolan pengacau tersebut disergab petugas ketika mereka hendak kembali ke gunung tempat persembunyiannya setelah mengambil kebutuhan makanan seperti beras dan minyak untuk kebutuhan hidup.

Bahan sembilan pokok itu diangkut dengan mobil pick up hitam dengan nomor polisi DD 8547 QV. Kelompok ini terendus petugas setelah ada info dari masyarakat yang melihat orang tak dikenal membawa senjata berbelanja sejumlah kebutuhan pangan.

Dari info tersebut, petugas merazia kendaraan di tengah Sektor III Desa Sanginora, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Poso. Mengetahui adanya razia, mobil tersebut malah terus jalan dan mendekati pos. Brigadir Wahyudi Syahputra, kemudian hendak memeriksa isi kendaraan tiba-tiba ditembak penumpang mobil yang mengangkut bahan makanan kelompok Mujahidin tersebut.

Melihat serangan perlawanan, pasukan Brimob lalu memberondongnya dan dua orang dalam mobil mati ditembus pelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.