oleh

HMS Center Nilai Pemerintah Kurang Tegas terhadap TKA Tiongkok

-Komunitas-421 views

POSKOTA.CO – Masih bebasnya keluar dan masuk warga negara asal Tiongkok yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentunya sangat memprihatinkan dan disesalkan. Pasalnya, pemerintah sendiri tengah melaksanakan penanganan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diseluruh provinsi di Indonesia.

“Jelas ini sangat memprihatinkan, dan sangat mengecewakan atas keputusan pemerintah terkait masih seenaknya atau keluar dan masuk TKA asal Tiongkok ke Indonesia yang dinilai memberikan keistimewaan bagi WNA Tiongkok,” kata Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho di sela-sela penyerahan bantuan sosial (bansos) paket sembako ke warga kompleks kediaman almarhum Kiai Kholiq Soetardjo alias Aula Eyang Apih di RT 02/RW 10 Desa Cilebut Timur, Kampung Petahunan, Bogor, Jumat (15/5/2020).

Jelas, pembebasan WNA asal Tiongkok sangat tidak adil bagi masyarakat Indonesia yang harus berdiam di rumah saja mengikuti PSBB terkait penyebaran Covid-19. Seharusnya ini, juga menjadi perhatian serius pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19 ke seluruh orang tidak terkecuali TKA asal Tiongkok.

Kegiatan bakti sosial di lingkungan kompleks almarhum Kiai Kholiq Soetardjo alias Aula Eyang Apih di RT 02/RW 10 Desa Cilebut Timur, Kampung Petahunan, Bogor dihadiri Ketua Dewan Pembina HMS Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Dewan Pembina Gerakan HMS Ibu Lily Wahid, Bendahara Umum HMS Center Drs Pambudi Pamungkas Karyo, serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan HMS Center Dr Ir D’Hiru MMD, MM.

Bakti sosial penyerahan bansos paket sembako merupakan kegiatan yang dilakukan HMS di beberapa wilayah seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, dan Banten dengan jumlah mencapai ribuan paket.

Adanya tumpang-tindih informasi maupun kebijakan membuat pemerintah pusat terkesan kebingungan dalam mengatasi penyebaran Covid-19 yang tengah melanda bangsa Indonesia ini. Seharusnya semua kebijkan dilakukan dengan landasan yang kuat sehingga tidak timbul kesan pilih kasih untuk kepentingan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Menurut dia, pemerintah tidak terburu-buru mengumumkan rencana relaksasi PSBB ke publik karena rencana pelonggaran PSBB ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya yang menimbulkan kesan penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat tidak dilandasi desain yang kuat.

“Sepertinya, pemerintah sudah kehabisan akal dalam mengatasi pandemi Covid-19,” jelasnya yang berharap pemerintah pusat untuk melakukan pengkajian secara komprehensif terkait rencana relaksasi PSBB. Dengan tujuan kegiatan PSBB untuk menjaga nyawa, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat banyak. (anton)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *