oleh

Selamatkan Bangsa dari Covid-19, Alexius: ‘Masyarakat agar Patuhi Ketentuan PPKM Darurat’

POSKOTA. CO – Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat yang diterapkan dari 3 hingga 20 Juli  2021 mendatang khusus di Jawa dan Bali ini merupakan upaya untuk menyelamatkan bangsa dari paparan Covid-19 yang kian menggila belakangan ini.

Praktisi hukum Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum, melihat saat ini pemberlakuan PPKM Darurat merupakan upaya pemerintah pusat lantaran tidak tertibnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ditambah lagi lonjakan kasus Covid terutama di kota besar seperti Jakarta nyaris tak terkendali.

“PPKM darurat yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat merupakan hasil dari tidak tertibnya masyarakat terhadap diterapkan PSBB sebelumnya, sehingga berakibat meningkatnya penyebaran Covid-19 secara pesat,” ucapnya.

Menurut advokat ibukota ini sudah banyak korban jiwa berjatuhan terpapar Covid,-19, bahkan rumah sakit sudah penuh dengan pasien. Banyak tenaga medis, dokter dan perawat dalam tugas menyelamatkan pasien juga tertular dan meninggal dunia.

“Pemberlakuan PPKM Darurat ini adalah usaha untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan anda, keluarga anda, menyelamatkan  keluarga kita semua,” katanya.

Alexius menyebutkan berdasarkan data di DKI Jakarta saja, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi hingga saat ini membuat 140 rumah sakit rujukan di Jakarta nyaris kolaps, rata-rata keterisian seluruh rumah sakit sekarang ini di atas  90 persen.

“Semua rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya sudah kewalahan menangani pasien yang jumlahnya terus bertambah. Menghentikan ini adalah sama-sama kita menghentikan aktivitas dulu. Ini tidak mudah. Kita semua harus menyadari,” ujarnya prihatin.

Untuk itu Alexius mengajak masyarakat mematuhi ketentuan PPKM Darurat, selayaknya mengemban tugas kemanusiaan menyelamatkan nyawa keluarga, orang tersayang dan lingkungan.

“Jangan akhirnya hanya jadi penyebab kedukaan dan kecelakaan terhadap orang lain,” katanya seraya menyebutkan kalau langkah pemerintah dengan menerapkan PPKM Darurat sudah tepat untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari paparan virus.

Tentunya, tambahnya, hal ini harus kita dukung bersama niat baik pemerintah, tanpa terkecuali. Karena kita tahu kalau itu semua untuk kebaikan kita. Jadi lupakan sejenak hiruk-pikuk perbedaan pandangan politik yang tak berkesudahan. Kini sudah saatnya sebagai masyarakat kita mematuhi aturan dari pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Sanksi Hukum

Menyangkut soal aturannya, jika kedapatan masyarakat atau aparat daerah yang melanggar, TNI dan Polri pun siap melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi dengan merujuk pada UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Disiplin Pegawai pada masing-masing instansi.

“Ancaman sanksi lain di antaranya ketentuan pidana yang berdasarkan pada UU no.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan KUHP pasal 12-218,” pungkasnya. (bw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *