oleh

Polres Bogor Menetapkan 5 Orang Sebagai Tersangka PPDB

POSKOTA. CO – Polresta Bogor Kota menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kota Bogor tahun 2023.

Kasus PPDB sistem zonasi tingkat SMP Kota Bogor tahun 2023 menuai protes hingga demo emak-emak karena diduga banyak permainan.

“Sekarang sudah ada lima orang yang kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penahanan,” kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, kepada wartawan Jumat (29/9/2023).

Para tersangka masing-masing berinisial SR, AS, MR, BS, dan RS. Mereka berperan membuat dan menggunakan identitas Kartu Keluarga (KK) palsu untuk meloloskan siswa dalam sistem zonasi.

Kisruh PPDB Kota Bogor menuai pemberitaan negatif yang luas. Bima Arya selaku Walikota Bogor, melakukan rotasi pejabat Disdik dan Kepala Sekolah.

“Lima tersangka ini mengganti tanda tangan dari Kadis Dukcapil, kemudian mengganti tanggal dikeluarkannya karena KK ini. Karena KK aslinya itu yang tanda tangan berbeda,” paparnya.

Dalam keterangannya ke wartawan di Jalan Kapten Muslihat, orang nomor satu di jajaran kepolisian Kota Bogor ini menjelaskan, para tersangka ini bukan pemain baru.

Kombes Bismo menjelaskan, peran para tersangka berbeda. Untuk tersangka SR yang sudah sembilan kali melakukan percaloan PPDB. Dia meminta bayaran kepada orangtua siswa hingga Rp13,5 juta/orang.

Sedangkan tersangka AS ini pegawai honorer di kelurahan. Sementara tersangka MR membuat dan memasukan nama ke KK dengan menerima uang Rp300 ribu/orang.

Lalu tersangka BS sudah melayani 50 kali percaloan PPDB dengan tarif Rp1-3 juta/orang.
Untuk tersangka RS berperan membuat KK palsu. RS merubah tanggal hingga barcode tanda tangan ke dalam bentuk PDF. Atas jasanya ini, ia menerima bayaran Rp7 juta/orang.

“Kami akan terus mendalami keterangan tersangka. Kita dapatkan informasi terbaru bahwa dari para tersangka mendapatkan data terkait kartu keluarga tersebut dari pihak kelurahan. Tentunya nanti dari pihak kelurahan akan kita lakukan pemeriksaan, juga kepada pihak-pihak di atasnya,”katanya.

Atas perbuatannya lima tersangka diancam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsider Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara khusus untuk tersangka AS yang merupakan tenaga honorer, dijerat Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 KUHP subsider Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

“Ancaman hukuman Pasal 266 KUHP pidana penjara paling lama 7 tahun, dan Pasal 263 KUHP penjara paling lama 6 tahun,” tegas Kombes Bismo. (yopi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *