oleh

Polisi Ungkap 14 Kasus Hoaks Covid-19, 10 Orang Jadi Tersangka

POSKOTA.CO – Direktorat Reserse Krimimal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dan polres jajaran menerima 443 laporan informasi kasus hoak dan hate speech terkait isu penyebaran virus corona yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, ada 443 laporan kasus hoaks yang diterima, tetapi yang telah diungkap ada 14 kasus hoaks terkait isu penyebaran virus Corona selama April sampai Mei 2020.

“Dari 14 kasus hoaks yang diungkap oleh Polda Metro Jaya dan polres jajaran, ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Senin (4/5/2020).

Menurut Yusri, 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial NA, AOI, RAF, AN, HD alias BY, CL, LL, RI, H alias O dan JAT. Namun ada empat orang yang ditetapkan tersangka berinisial YH, AFT, ID dan MR tidak dilakukan penahanan, melainkan diperintahkan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis.

Sedangkan rincian 443 kasus hoaks dan hate speech sebagai berikut Polda Metro Jaya 166 kasus, Polres Metro Jakarta Selatan 51 kasus, Polres Metro Jakarta Barat 36 kasus, Polres Metro Jakarta Utara 23 kasus, Polres Metro Jakarta Timur 1 kasus, Polres Metro Jakarta Pusat 36 kasus, Polres Metro Depok 25 kasus, Polres Metro Bekasi Kota 11 kasus, Polres Metro Bekasi 44 kasus, Polresta Bandara Soetta 1 kasus, Polres Metro Tangerang Kota 17 kasus, Polres Tangsel 8 kasus, Polres Kepulauan Seribu 5 kasus dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok 19 kasus.

Atas banyaknya kasus hoaks tersebut, Yusri sudah meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk memblokir akun penyebar ujaran kebencian (hate speech).

“Ini data akun yang sudah di-‘take down’ dengan rincian sebagai berikut; Instagram 179 akun, Facebook 27 akun, Twitter 10 akun, dan WhatsApp 2 akun,” paparnya.

“Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 14 (1) UU No 1 Tahun 1946 dan atau Pasal 28 (1) jo 45 A (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” tutup Yusri. (*/rel)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *