oleh

KPK Temukan Pungli kepada Wisatawan di Raja Ampat Rp18,25 Miliar per Tahun

JAKARTA – Praktik pungutan liar (pungli) kepada wisatawan di Raja Ampat, Papua Barat Daya ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Setiap ada kapal wisatawan menuju lokasi diving, ada masyarakat yang meminta uang berkisar Rp100 ribu hingga Rp1 juta per kapal.

Diperkirakan setiap hari minimal 50 kapal yang datang. “Di wilayah Wayak sendiri, minimal ada 50 kapal datang, potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun,” kata Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patri, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Pungli itu berupa pembayaran tanah yang ditagih masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau. Selain itu, ada ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.

KPK terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Raja Ampat untuk segera menyelesaikan permasalahan itu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat.

Menurut Dian, KPK terus berupaya menyelesaikan sejumlah permasalahan yang terjadi. Salah satunya, dengan pendampingan pemda untuk penertiban pajak dan retribusi demi menyelamatkan kas daerah.

Penertiban itu, lanjut Dian, harus dilakukan secara masif dan perlu agar tidak timbul lubang besar pada pendapatan asli daerah (PAD).

Dijelaskan Dian, pihaknya melakukan pendampingan lapangan dari pulau ke pulau di Raja Ampat guna memastikan kepatuhan pelaku usaha. Selain itu penertiban pajak daerah sekaligus memastikan sistem pemungutan oleh Pemda.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kata Dian lagi, PAD Kabupaten Raja Ampat baru mencapai 4,15 persen dengan nilai pajak dan retribusi tidak lebih dari 1,08 persen pada 2023. Karenanya KPK melakukan pendampingan pada dua sisi krusial, yakni pemda dan swasta.

Upaya pencegahan kebocoran pajak sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah dan mencegah potensi kerugian negara. Perlu dilakukan pengawasan agar tidak ada lagi potensi kebocoran pajak daerah.

“Melalui mekanisme gratifikasi, pungutan liar, maupun manipulasi data. Namun, di sisi lain, pelaku usaha juga kami lihat terkait kewajiban pajaknya,” ujar Dian. (*/omi)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *