oleh

Ketum GPHN RI: Negara Harus Hadir jika Ada Praperadilan Sesat

POSKOTA.CO – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat GPHN RI Madun Hariyadi terus menyoroti proses hukum kasus kredit macet BJB Cabang Tangerang yang saat ini proses praperadilannya yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Pada sidang praperadilan kedua ini, Selasa (31/3/2021), Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI) berharap agar hakim tunggal yang menangani jalannya persidangan bisa tegas dalam memutuskan perkara ini.

Madun Hariyadi mengatakan, sebenarnya kami ingin mengambil langkah damai pada kasus BJB ini dengan kata lain Kejati Banten harus mengembalikan uang saksi yang sudah disita, tapi upaya damai ini tidak mendapatkan respons yang baik dari Kejati Banten.

“Karena tidak adanya respons baik oleh karena itu kami menindaklanjuti kasus BJB ini ke praperadilan,” tegasnya.

“Jika memang kasus ini tidak ada kejelasannya kami akan coba untuk berkoordinasi dengan Menko Polhukam dan KPK,” imbuh Madun.

Ditambahkan, sesegera mungkin kami akan coba untuk berkoordinasi dengan Menko Polhukam, karena kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit macet BJB Cabang Tangerang yang ditangani Kejati Banten ini telah menimbulkan korban dan kerugian banyak pihak, baik BJB sendiri sebagai kreditur ataupun para saksi yang diduga menjadi korban pemerasan dengan nilai kerugian miliaran rupiah.

“Selain Menko Polhukam, KPK RI juga harus segera menindaklanjuti setiap oknum jaksa yang diduga melakukan pemerasan,” tandasnya

“Begitu juga Obusman RI yang sangat diharapkan agar bisa hadir karena terjadi maladministrasi, sehingga melukai rasa keadilan di masyarakat,” pungkas Madun Haiyadi. (ftr)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *