oleh

Jaksa Ajukan PK Djoko Tjandra, Alexius: Apa Tidak Terbentur dengan UU Lain?

POSKOTA.CO – Terkait dengan adanya upaya jaksa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam kasus pidana pengusaha Djoko Tjandra dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA), membuat bingung para praktisi hukum.  Pasalnya, hal ini apa tidak berbenturan dengan perundang undangan yang sudah ada?

Praktisi hukum Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum, menyatakan keheranannya dengan masalah tersebut. Sebab, PK itu diajukan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan) yang dalam kejelasannya, bahwa kewenangan pasal itu menjadikan tugas dan tanggung-jawab jaksa mewakili negara dalam melindungi kepentingan korban, juga bagi negara, dan memposisikan kedudukan jaksa seimbang (equality of arms principle) dan sama dengan hak terpidana atau ahli waris dalam hal mengajukan PK.

“Ya, saya jadi heran dan bingung. Mengapa, kok, tiba-tiba muncul pasal itu? Apalagi Pasal 30 dan 11 poin ketentuan lainnya yang direvisi di dalam UU Kejaksaan tersebut sudah disahkan oleh DPR-R pada 7 Desember 2021,” katanya sambil menyebutkan  UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI merupakan perubahan dari  UU No. 11 Tahun 2021.

Menurut advokat senior ini, apapun alasannya Pasal 30 UU Kejaksaan jelas sudah berbenturan dengan ketentuan hukum yang ada. Jelas, ini bertentangan dengan  Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 33/PUU- XJV/2016.

“Bagi saya selaku praktisi hukum, apapun alasannya, Pasal 30 UU Kejaksaan berbenturan dengan peraturan dan ketentuan hukum lainnya. Khususnya Pasal 263 ayat (1) KUHAP, serta keputusan MK berkaitan dengan adanya upaya jaksa mengajukan peninjauan kembali (PK) dalam kasus pidana pengusaha Djoko Tjandra, dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA),” ungkapnya.

Alexius menyebutkan seharusnya, ketika merevisi pasal-pasal UU Kejaksaan, para pembentuk undang-undang seperti pemerintah dan DPR, terlebih dahulu memahami peraturan yang sudah ada. Jangan membentuk peraturan baru yang bertentangan dengan perundangan yang sudah ada.

Bunyi pasal 263 ayat (1) KUHAP, tambahnya, sudah cukup jelas, yakni:  “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

“Jadi, pasal itu kan cukup jelas, kenapa tiba-tiba muncul Pasal 30 UU Kejaksaan dengan kejelasan?” Herannya sambil menyebutkan bahwa kewenangan pasal itu menjadikan tugas dan tanggung-jawab jaksa mewakili negara dalam melindungi kepentingan korban, juga bagi negara, dan memposisikan kedudukan jaksa seimbang (equality of arms principle) dan sama dengan hak terpidana atau ahli waris dalam hal mengajukan PK.

Alexius menegaskan, dengan membuka kesempatan kepada jaksa untuk mengajukan PK, apalagi dalihnya kepentingan hukum negara dan mewakili korban, sikap para pembentuk undang-undang terkesan tidak percaya terhadap putusan hakim.

“Sikap seperti itu, menurut saya, sangat berbahaya bagi kelangsungan eksistensi Negara Indonesia yang berdasarkan hukum,” papar advokat ini menegaskan.

Menurut dia, prinsip putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, merupakan putusan yang benar dalam negara hukum.  Dalam konteks ini,  seharusnya DPR selaku bagian dari pembentuk undang-undang memaksimalkan peran dan fungsi Kejaksaan dalam pemberantasan KKN  di dalam UU Kejaksaan, karena peran Kejaksaan sangat strategis di dalam proses litigasi di Pengadilan.

“Kalau menurut saya, mestinya peran Kejaksaan harus dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dapat diharapkan terciptanya suatu putusan hakim yang berkeadilan bagi negara, korban dan terdakwa,” saran Alexius.

“Apapun kejelasannya, saya menilai pasal tersebut (Pasal 30 UU Kejaksaan) merupakan pelanggaran prinsip PK itu sendiri. Yaitu pelanggaran subjek dan objek PK. Subjek adalah terpidana atau ahli waris, dan objek adalah putusan di luar putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,” ungkapnya.

Dibatalkan MK

Advokat senior ini berkeyakinan, apabila ada pihak mengajukan  judicial review terhadap Pasal 30 UU Kejaksaan, pasti putusan MK membatalkan pasal tersebut. Terlebih lagi lembaga hukum itu pernah menyatakan dalam putusan No.33/PUU-XJV/2016 tanggal 12 Mei 2016, yang isinya jaksa tidak bisa PK kecuali terpidana atau ahli warisnya.

“Tidak mungkin MK mebuat dua pendapat yang berbeda terhadap satu persoalan.  Misal, sebelumnya PK dinyatakan hak terpidana, lalu berubah menjadi hak jaksa. Jelas itu tidak mungkin,” urai Alexius.

Ditegaskan pula, jika MK menerbitkan dua pendapat berbeda, berarti lembaga tersebut tak lagi kredibel, tidak bisa memberikan kepastian hukum. Jauh dari harapan berkeadilan. Padahal MK merupakan lembaga yang memberikan kepastian hukum kepada warga negara.

Alexius merasa heran, seharusnya para pembentuk undang-undang mempelajari terlebih dahulu penetapan MK sebelum mengesahkan Pasal 30 UU Kejaksaan. “Apakah mereka tidak berpikir kalau pasal itu bertentangan dengan konstitusi,” gumamnya.

PK Hanya Sekali

Menurut Alexius, pada dasarnya PK merupakan kepentingan terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk perlindungan HAM. Bukan mewakili kepentingan negara atau korban, sebagaimana kewenangan jaksa.

Apabila hakikat dihilangkan, tentu saja lembaga PK akan kehilangan maknanya, dan tak berarti lagi. Oleh karena itu, MA seharusnya tak lagi menerima permohonan PK yang diajukan jaksa. Ini demi kepastian hukum yang berkeadilan, MA harus tegas kembali kepada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, tak ada hak jaksa mengajukan PK.

Jika permohonan PK jaksa dikabul oleh MA, berarti terpidana atau ahli warisnya punya hak mengajukan PK atas PK jaksa. Secara hukum tidak bisa ditolak, karena hak terpidana dilindungi oleh KUHAP.

“Pasti akan kejadian, terpidana atau ahli warisnya mengajukan PK atas PK jaksa. Dalam konteks ini, semestinya MA paham, bahwa hal itu adalah pelanggaran prinsip PK,” urai Alexius seraya menambahkan, sekalipun belum dirumuskan, tapi  itu dapat dijadikan solusi dari tindakan adanya penerobosan hukum.

Dia juga menegaskan, meskipun Surat Edaran (SEMA) No 10 Tahun 2009 melarang PK lebih dari sekali, namun demi kepastian hukum, MA harus mengabulkan permohonan PK di atas PK. (bw)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.