oleh

Cegah Aksi Teroris, Alexius: ‘Penyandang Dananya juga Harus Diproses Hukum’

POSKOTA.CO – Aksi terorisme di negeri ini sudah semakin memprihatinkan. Sudah banyak korban nyawa yang melayang dan rusaknya sejumlah fasilitas umum atas ulah mereka. Pada dasarnya, terorisme takkan berhasil tanpa adanya bentuk pendukungnya antara lain seperti dukungan dana.

“Oleh sebab itu perlu adanya pemutusan mata rantai pendanaan teroris berdasarkan hukum,” ucap Alexius Tantrajaya, SH, M.Hum, pengamat hukum.

Menurut advokat ibukota yang konsen di bidang teroris ini, kriminalisasi pendanaan terorisme sebagai tindak pidana memang mutlak dilakukan. “Hal ini karena mengingat penyandang dananya merupakan juga pelaku tindak pidana terorisme,” katanya.

Mengingat dalam setiap peristiwa tindak pidana terorisme selama ini aparat penegak hukum hanya berhasil menangkap pelaku terornya saja, sedangkan untuk pendana aksi terorisme yang merupakan faktor pendukung utama dalam aksi terorisme sulit diungkap, maka kini saatnya si penyandang dana juga harus ditangkap dan diproses hukum.

Alexius yang anggota Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) DPC Jakarta Barat ini mengaku salut terhadap Polri yang beberapa bulan lalu berhasil menangkap satu penyandang dana teroris berinisial HH di Condet, Jaktim yang pedagang kendaraan bermotor.

Tersangka diketahui sebagai motivator, fasilitator dan penyandang dana dalam aksi teror di Jakarta. “Dia yang mengatur semuanya, termasuk yang merencanakan cara membuat bom sekaligus membiayai pembelian bahan-bahannya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus.

Menurut Alexius, karena seringnya terjadi bom meledak, hal ini memperlihatkan kalau Indonesia merupakan salah satu tempat propaganda aksi terorisme. Oleh karenanya kini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dapat mencegahnya, yakni salah satunya memutus mata rantai pelaku teror dengan si pendananya.

“Tentunya BNPT dapat melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Penyedia Jasa Keuangan dan aparat penegak hukum dari Kesatuan Anti-Teror yang diberi keleluasaan kewenangan oleh undang-undang untuk bisa bersama Polri mengungkap suatu rencana teror dan menangkap calon pelaku serta peyandang dananya,” ucapnya.

Keseriusan dan ketegasan Pemerintah RI dalam upaya melawan terorisme kini dan esok, sangatlah menjadi harapan seluruh bangsa Indonesia dalam kelangsungan pembangunan nasional agar tetap berjalan atas  dukungan stabilitas nasional terjaga.

“Semoga dengan berhasilnya aparat menangkap dan menghukum pelaku teror, kedepannya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme bisa berhasil maksimal. Oleh karenanya,  maka terhadap pendana terorisme juga haruslah dapat ditangkap dan dihukum sesuai perintah undang-undang,” harapnya.

Menyangkut soal rencana belanja Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) oleh Kemenhan, anggota Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) ini menyatakan sangat mendukung, asal dijalankan secara transparan. Hal ini penting, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik yang dikait-kaitkan dengan urusan politik.

“Harus kita dukung, dong, karena alutsista itu sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Indonesia adalah negara besar
yang harus memiliki kekuatan militer yang tangguh,” tegasnya.

Namun demikian advokat yang juga pengamat kebijakan publik ini, berharap anggaran fantastis
Kemenhan untuk pembelian alutsista tidak menuai polemik. Pasalnya, publik tidak semua memahami mekanisme terkait diperolehnya anggaran oleh kementerian.

“Yang jelas, anggaran setiap kementerian termasuk Kemenhan yang masuk dalam APBN 2021, pastinya telah disetujui oleh para wakil rakyat di Senayan yang dalam pelaksanaannya tetap diawasi oleh KPK,” pungkasnya. (bw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *