oleh

Pemerintah Perlu Susun Peta Jalan untuk Realisasikan Sertifikasi Halal Nol Rupiah bagi UMK

POSKOTA.CO – Dewan Pengurus Halal Institute mendesak pemerintah segera merealisasikan kebijakan tarif nol rupiah untuk layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Sebab sertifikasi halal bagi UMK menjadi salah satu upaya UMK untuk bisa naik kelas.

“Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.57/PMK.05/2021 tentang tarif layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI yang terbit pada 3 Juni 2021, pemerintah berkewajiban menggratiskan biaya sertifikasi halal bagi UMK. Jadi jangan memberikan harapan palsu,” kata Ketua Dewan Pengurus Halal Institute Andy Soebjakto Molanggato dalam siaran persnya, Rabu (16/6/2021).

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, menurut Andy, Pemerintah selayaknya membuat/memiliki peta jalan untuk melaksanakan kebijakan ini secara menyeluruh. BPJPH memberi atau membuka kesempatan kerjasama seluas mungkin dengan Halal Center, Perguruan Tinggi, lembaga pelatihan, Ormas Islam, dan LSP untuk memastikan dapat mengcover keseluruhan aspek jaminan produk halal dan layanan sertifikasi halal yang sangat luas cakupannya.

Andy melihat kebijakan layanan sertifikasi halal dapat menjadi instrumen upscaling bagi pelaku UMK yang ingin naik kelas. Strategi ini harus menjadi kerangka umum kebijakan yang dilaksanakan oleh BPJPH. BPJPH juga perlu memberi atau membuka kesempatan kerjasama seluas mungkin dengan Halal Center, Perguruan Tinggi, lembaga pelatihan, Ormas Islam, dan LSP untuk memastikan dapat mengcover keseluruhan aspek jaminan produk halal dan layanan sertifikasi halal yang sangat luas cakupannya.

Selain itu Halal Institute juga meminta agar layanan Sertifikasi Halal segera dijadikan pedoman BPJPH dalam menyelenggarakan JPH. Kepala BPJPH segera menyusun pedoman biaya tarif pemeriksaan halal oleh LPH dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, dan keadilan, agar pelaku usaha mendapatkan pelayanan pemeriksaan halal dengan biaya yang terjangkau.

“Kepala BPJPH juga harus dapat mengakomodir fasilitas honorarium untuk sidang fatwa MUI, dalam rangka menjembatani kepentingan seluruh stakeholder dan menjaga kesinambungan proses. Salah satu opsinya adalah menempatkan honorarium ke dalam item tarif pemeriksaan halal oleh LPH. Namun kesemuanya dengan catatan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada,” katanya.

Fasilitas sertifikasi halal nol rupiah bagi UMK tersebut, jelas Andy, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no.57/PMK.05/2021 tentang tarif layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI yang terbit pada 3 Juni 2021. PMK ini merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada 17 Oktober 2019. Tarif sertifikasi halal nol rupiah bagi pelaku UMK ini berlaku untuk layanan sertifikasi halal, perpanjangan sertifikasi halal dan penambahan varian atau jenis produk bagi pelaku UMK.

Meskipun begitu, lanjut Andy, jika mencermati frasa ‘dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara’ seperti termaktub dalam PMK tersebut, maka itu artinya tidak semua pelaku UMK langsung dapat menikmati fasilitas ini. Kemampuan keuangan negara di sini bukan hanya APBN, tetapi juga dapat berasal dari APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, dana kemitraan, hibah pemerintah, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Andy dapat memahami bahwa untuk memberikan fasilitas sertifikasi nol rupiah bagi UMK bukan persoalan mudah bagi negara. Mengingat jumlah pelaku UMK di Indonesia cukup banyak, mendominasi pelaku usaha yang ada. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018-2019 menunjukkan jumlah UMK tercatat 65.400.031 unit atau sekitar 99,89% dari total pelaku usaha di Indonesia. Dapat lebih tinggi lagi setelah kriteria PP No.7 Tahun 2021 diterapkan.

Sedangkan jumlah pelaku usaha menengah sebesar 65.465 unit (dapat lebih kecil berdasar PP No.7 Tahun 2021), dan pelaku usaha besar 5.637 unit usaha. Dengan demikian, pasar sertifikasi halal reguler adalah sebesar-besarnya 70.000 unit usaha. Sedangkan 65 juta unit usaha mendapatkan fasilitas nol rupiah.

Sementara di sisi lain, mengacu pada PMK no.57/PMK.05/2021 pelaku usaha besar hanya terkena tarif ringan yang flat untuk mengurus kewajiban sertifikasi halal ini. Pelaku usaha besar dengan omzet minimal Rp50 miliar per tahun dapat dikenai biaya paling besar 150% dari tarif maksimal, yakni Rp7.500.000. Perusahaan semacam Aqua dan Indofood misalnya, maksimal dikenai tarif sebesar itu, terkecuali ada penambahan varian atau jenis produk. Perusahaan kelas menengah dengan omzet Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar dikenai tarif beberapa juta lebih murah dari tarif tertinggi.

“Dengan jumlah pelaku usaha menengah dan besar yang jauh lebih sedikit dan tariff sertifikasi flat, darimana negara memaksimalkan kemampuan keuangannya untuk memenuhi tuntutan pelaku UMK? Dengan gambaran situasi seperti ini, sertifkasi halal lebih memberatkan negara dibanding memberatkan pelaku UMK,” jelasnya.

Menurut Andy, situasi seperti ini dapat menjadi bom waktu bila tidak dikelola dengan baik, sementara pemerintah terikat pada kewajiban melaksanakan UU JPH dan UU Cipta Kerja.

Adapun daftar tarif layanan untuk 5 jenis layanan, yakni layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa sebesar Rp 300.000,- hingga Rp 5.000.000,-, tarif akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp 2.500.000,- hingga Rp 17.500.000,-, tarif registrasi auditor halal sebesar Rp 300.000,- per orang, tarif pelatihan auditor halal dan penyelia halal sebesar Rp 1.600.000,- hingga Rp 3.800.000,- per orang, dan tarif sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal sebesar Rp 1.800.000,- hingga Rp 3.500.000,- per orang. (fs)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *