oleh

Warga Minta Realisasi Dana BOS SMPN 3 Cimahi Kuningan Dilidik Kejaksaan

POSKOTA.CO- Salah seorang warga yang berada di sekitar lokasi SMPN 3 Cimahi Kabupaten Kuningan Jawa Barat, meminta agar pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan segera turun menyelidiki realisasi penggunaan anggaran Biaya Operasional Siswa (BOS) sekolah tersebut. Setidaknya untuk tiga tahun terakhir dari 2020 sampai 2023 sekarang.

Keinginan warga yang meminta identitasnya tidak disebut ini, merupakan buntut dari adanya dugaan dana pemeliharaan sarana prasarana sekolah (SMPN 3 Cimahi) yang bersumber dari anggaran BOS tidak diserap sebagaimana mestinya.

Hal itu mulai terkuak lanjutnya, berawal dengan satu pemantik, adanya fakta sarana untuk kegiatan keagamaan siswa di sekolah berupa musala, terbengkalai dan tidak terawat cukup lama. Belakangan baru diketahui, selama ini musala tersebut dibiarkan tidak dipelihara, sehingga akhirnya sudah tidak bisa digunakan lagi siswa didik.
“Akibat musala sekolah tidak dipelihara, siswa mengalami kerugian karena tidak bisa memanfaatkan fasilitas keagamaan ini,”terangnya.

Sehubungan itu, dia mempertanyakan dan menyoal alokasi biaya untuk pemeliharaan sarana prasarana sekolah yang rutin setiap tahun diserap dari dana BOS.
“Saya menduga ada praktek-praktek penggunaan anggaran BOS yang dilakukan oknum pihak sekolah keluar dari lintasan yang sebenarnya,”kritiknya.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai masyarakat dirinya menghendaki ada upaya pemeriksaan dilakukan pihak penyidik Kejaksaan Negeri Kuningan terhadap pengelolaan anggaran dana BOS sekolah dimaksud.
“Siapa tahu ada oknum yang selama ini menikmati dan menyiasati penggunaan dana BOS untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain disitu, yang menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara,”sindirnya.

Terpisah, Koordinator Forum Civitas Independen Kajian dan Analisa Legislasi (CIKAL) Kuningan Jawa Barat, Jejen Jendrayani, S.H., saat dimintai pendapatnya dalam pusaran itu mengatakan, sorotan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan yang bersumber dari dana BOS pada sebuah sekolah, merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik (uang negara.red).
“Jika memang ada ditemukan dugaan terjadinya pengelolaan dana BOS di satu sekolah yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara, pihak kejaksaan tentu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti,”ucap Jejen.

Sebelumnya, Kepala SMPN 3 Cimahi, Dewi Pramukawati, S.Pd., ketika dikunjungi Poskota.co di ruangan kerjanya mengakui, sedang melakukan adaptasi terhadap sistem manajemen serta kultur pada sekolah yang baru ditempatinya itu.
“Saya baru bertugas disini dan ada beberapa PR yang memang harus dituntaskan terlebih dulu sebelum fokus menjalankan program,”ungkap Dewi.

Konsekuensi dengan jabatan yang kini sudah berada di pundaknya, kata Dewi, apapun persoalan yang sebelumnya telah ada, menjadi kewajiban dirinya untuk diselesaikan.
“Permasalahan apapun, termasuk mengenai keuangan sekolah secara bertahap akan diurai dan diselesaikan,”pungkasnya.(Cep)

Keterangan foto :
Musala SMPN 3 Cimahi Kabupaten Kuningan Jawa Barat, dalam kondisi terbengkalai dan tidak terawat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *