oleh

Jumlah Penduduk Minim, tapi Kucuran Dana Desa Terus Mengalir

POSKOTA.CO – Sebanyak 3 Desa di Kecamatan Kapuas Murung ditengarai minim jumlah penduduk, hal ini yang sering mendasari para aktivis media di Kabupaten Kapuas, menyoroti keberadaan desa tersebut, manakala pengucuran DD (dana desa) yang terus berlangsung.

Hal yang menjadi sorotan terhadap beberapa Desa itu, karena minimnya warga yang bermukim di sejumlah Desa namun dipandang dari sudut aturan tentu Desa tsb tidak memenuhi syarat sebagai sebuah Pemerintahan Desa.

Sebelumnya ke 3 Desa dimaksud telah memenuhi syarat sebagai sebuah Desa ketika peng-alokasian pemukiman warga transmigrasi pada Tahun 1990 -an, yang kala itu ratusan KK ditempatkan disetiap wilayah UPT Dadahup yang sudah ditentukan, namun sejalan perkembangan waktu dimana beberapa Desa ini mengalami kondisi alam yang kurang menguntungkan bagi warga sekitar sehingga warganya pun banyak berpindah lokasi ketempat yang lain.

Kendatipun kondisinya demikian Pemerintahan Desa tersebut tetap berjalan normal, dan seyogyanya juga selalu mendapat kucuran dana APBD Kabupaten maupun APBN dari Pemerintah Pusat.

Kantor DPMD

Seperti diketahui Pemerintah Pusat melalui dana APBN telah me-alokasikan DD untuk biaya pembangunan infrastruktur, namun disaat pandemik covid-19 ini DD juga sebagian dialokasikan untuk jaring pengaman sosial berupa BLT bagi warga masyarakat yang terdampak covid-19.

Sehubungan ketentuan skala kebijakan Pemerintah ini, tentu ada kaitannya dengan beberapa desa yang berpenduduk minim, sehingga mengundang banyak kalangan berspikulasi dan menduga pihak Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tidak maksimal terutama dalam pembelanjaan dana DD maupun penyaluran dana BLT.

Hal demikian dikarenakan penduduk Desa itu sendiri yang sudah minim alias banyak yang hengkang, sehingga dapat diduga kurang tepat sasaran, dan penomena ini seperti yang dialami beberapa Desa di Kecamatan Kapuas Murung, diantaranya Desa Bina Karya (Eks UPT Dadahup C-1), Desa Bina Mekar (Eks UPT Dadahup C-2) dan Desa Saka Mukti (Eks UPT Dadahup A-9), dimana semua Desa tsb dalam kawasan pemukiman Transmigrasi yang saat ini masih dibawah pembinaan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Terkait masalah ini, Kabid PemDes/Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas, Ivan Yulius, SPt, ME ketika ditemui diruang kerjanya, kemarin mengatakan, “bahwa dalam Tahun Anggaran 2021, untuk 3 Desa yang minim jumlah penduduk di Kec. Kapuas Murung itu, Desa Bina Karya, Desa Bina Mekar dan Desa Saka Mukti, pagu Anggaran dana DD berkurang” ucapnya kepada awak media POSKOTA ONLINE Ahmad Zainuddin, S.Sos, ketika mengkonfirmasi masalah tsb, tanpa menyebutkan berapa nominalnya.

Masih menurutnya lagi, sebelumnya tim dari DPMD Provinsi Kalimantan Tengah dan Pejabat dari Kemendes RI juga sudah pernah turun kelapangan dalam hal penanganan permasalahan Desa minim penduduk tsb, ungkap Ivan Yulius ketika mengakhiri pembicaraan. Dmk (Ahza).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *