MABES POLRI AMBIL ALIH KASUS GOWA – Poskota.co

MABES POLRI AMBIL ALIH KASUS GOWA

POSKOTA.CO – Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) akhirnya mengambil alih perkara perusakan di Istana Balla Lompoa Kerajaan Gowa dan kasus pembakaran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Kasus ini diambil alih dari kepolisian setempat setelah pertemuan antara sejumlah perwakilan kerajaan dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto.

Sejumlah perwakilan kerajaan yang tergabung dalam Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia saat mendatangi Mabes Polri Jakarta.
Sejumlah perwakilan kerajaan yang tergabung dalam Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia saat mendatangi Mabes Polri Jakarta.

Para raja yang turut hadir di antaranya, Sultan Alauddin II Raja Gowa Ke-37 Andi Maddusila, Raja Samo-Samo VI,  Upulatau Benny Ahmad Samo-Samo, Juru Bicara Kerajaan Gowa merangkap sekretaris, Andi Hasanuddin, dan Kerajaan Catung Kalimantan Selatan Yanuar Iman.

“Kami bertemu Wakapolri. Wakapolri mengatakan kasus Gowa ditarik langsung ke Mabes Polri, ini kebijakan Mabes Polri,” ujar Andi Maddusila di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/9) kemarin.

Maddusila datang bersama raja-raja lainnya yang tersebar di Indonesia. Mereka tergabung dalam Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia.

Sebelum pembakaran dan perusakan kantor DPRD Gowa, ada peristiwa pembongkaran brankas di Kerajaan Gowa.

“Pencurian itu dilakukan pada malam takbiran perayaan Idul Adha, namun mereka menduga pelakunya adalah oknum pemerintah daerah, yakni Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, dan rombongan, di situ ada CCTV yang terlihat ada 12 orang,” terang Maddusila.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, tujuan perkara ditangani di Mabes Polri agar lebih seimbang dan agar tidak memihak kepada kelompok yang sedang berselisih paham.

“Karena menyangkut ini ada indikasi oknum pemerintah ada juga kerajaan, supaya bisa di tengah. Supaya seimbang supaya tidak ada pemikiran-pemikiran negatif, diminta supaya ditangani di Mabes Polri,” tandas Ari Dono. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.