MABES POLRI AMBIL ALIH KASUS GOWA – Poskota.co

MABES POLRI AMBIL ALIH KASUS GOWA

POSKOTA.CO – Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) akhirnya mengambil alih perkara perusakan di Istana Balla Lompoa Kerajaan Gowa dan kasus pembakaran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Kasus ini diambil alih dari kepolisian setempat setelah pertemuan antara sejumlah perwakilan kerajaan dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto.

Sejumlah perwakilan kerajaan yang tergabung dalam Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia saat mendatangi Mabes Polri Jakarta.
Sejumlah perwakilan kerajaan yang tergabung dalam Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia saat mendatangi Mabes Polri Jakarta.

Para raja yang turut hadir di antaranya, Sultan Alauddin II Raja Gowa Ke-37 Andi Maddusila, Raja Samo-Samo VI,  Upulatau Benny Ahmad Samo-Samo, Juru Bicara Kerajaan Gowa merangkap sekretaris, Andi Hasanuddin, dan Kerajaan Catung Kalimantan Selatan Yanuar Iman.

“Kami bertemu Wakapolri. Wakapolri mengatakan kasus Gowa ditarik langsung ke Mabes Polri, ini kebijakan Mabes Polri,” ujar Andi Maddusila di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (30/9) kemarin.

Maddusila datang bersama raja-raja lainnya yang tersebar di Indonesia. Mereka tergabung dalam Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia.

Sebelum pembakaran dan perusakan kantor DPRD Gowa, ada peristiwa pembongkaran brankas di Kerajaan Gowa.

“Pencurian itu dilakukan pada malam takbiran perayaan Idul Adha, namun mereka menduga pelakunya adalah oknum pemerintah daerah, yakni Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, dan rombongan, di situ ada CCTV yang terlihat ada 12 orang,” terang Maddusila.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan, tujuan perkara ditangani di Mabes Polri agar lebih seimbang dan agar tidak memihak kepada kelompok yang sedang berselisih paham.

“Karena menyangkut ini ada indikasi oknum pemerintah ada juga kerajaan, supaya bisa di tengah. Supaya seimbang supaya tidak ada pemikiran-pemikiran negatif, diminta supaya ditangani di Mabes Polri,” tandas Ari Dono. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.