KAPOLRI AJAK MENKOMIMFO EVALUASI MEDSOS – Poskota.co
Wednesday, September 20

KAPOLRI AJAK MENKOMIMFO EVALUASI MEDSOS

POSKOTA.CO – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau kepada netizen untuk tidak menyebarkan isu negatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Tanjungbalai, Sumatera Utara, Jumat (29/7).

Sekelompok massa merusak sejumlah rumah ibadah umat Buddha di Tanjungbalai, yang dimulai dari perbedaan pendapat antarkelompok.

“Kasihan masyarakat kita. Kasihan rakyat kalau terprovokasi,” kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menggelar jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (31/7), usai meninjau langsung kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Karo dan Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Kapolri mengingatkan adanya hukuman bagi netizen yang menyebarkan isu negatif. Ia menambahkan, penyebar isu negatif tidak hanya bertanggung jawab secara hukum dan sosial. “Pertanggung jawabannya bukan hanya hukum, sosial, tapi juga pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Kuasa,” ucap Tito.

Tito mengatakan, akan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara terkait media sosial yang kerap jadi pengantar penyebarluasan isu negatif.

“Apakah mungkin salah satunya demgan meminta provider internasional tersebut untuk memiliki server di sini mungkin bisa salah satu solusi. Sehingga bisa mencegah dan mengantisipasi jangan ada isu provokatif di media sosial yang sangat mudah sekali,” pungkas polisi jenderal bintang empat ini. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)