KAPOLRES: TAKSI KOK BISA MASUK DAERAH TERLARANG – Poskota.co

KAPOLRES: TAKSI KOK BISA MASUK DAERAH TERLARANG

Mayat sopir taksi
Mayat sopir taksi

POSKOTA.CO – Mayat sopir taksi yang membawa empat penumpang ABK (anak buah kapal) tercebur ke Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta berhasil ditemukan. Yang menjadi pertanyaan petugas taksi tersebut bisa masuk ke areal terlarang.

“Kami masih selidiki, kok bisa masuk pelabuhan. Apalagi sopirnya bukan sopir asli tapi sopir tembak,” tukas AKBP Hanny Hidayat, kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (5/9).

Jasad sopir taksi tersebut ditemukan sekira pukul 10.00 WIB dalam kondisi meninggal. Kelima orang korban meninggal dalam kecelakaan itu dibawa ke RSCM untuk menjalani autopsi. “Disini ada kejanggalan, daerah itu terlarang untuk kendaraan umum,” tandasnya.

Diwartakan, sebuah taksi Blue Bird tercebur ke kolam dermaga 004 Pelabuhan Nusantara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Empat orang ABK yang merupakan penumpang tewas, sementara sopir taksi dinyatakan hilang.

Peristiwa terjadi pada Senin 5 September 2016, dinihari sekira pukul 02.00 WIB, mengakibatkan empat orang penumpang tewas:

  1. Heriyansyah, Laki-laki, Pelaut, Tanjung 19-11-1989, alamat: Tanjung RT 16 Kumpeh Kab Muaro Jambi. (ABK Tugboat Yang Viti I Jakarta)
  2. Medi, Dusun Tuo 09-12- 1991, laki-laki, pelaut, alamat: Balai Rejo RT 001 Kota Ilir Tebo Jambi. (ABK Tongkang Toto Jambi)
  3. Yusarmanto, Jambi 08-09-1978, laki-laki, pelaut, alamat: Jl. H.M Yusuf Nasri RT 002 Wijayapura Jambi Selatan.
  4. M Amin Hudori, Jambi 11-05-1985, laki-laki, buruh harian lepas, alamat: Jl Raden Patah RT 008 Sijenjang Jambi Timur.

Menurut keterangan saksi-saksi di lokasi, taksi tersebut tiba-tiba tercebur ke dalam kolam dermaga. Sopir taksi diduga tidak melihat kolam dermaga karena pada saat kejadian, kondisi di lokasi tengah hujan deras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.