DANDIM KEDIRI PERINTAHKAN JAJARANNYA RENOVASI RTLH – Poskota.co

DANDIM KEDIRI PERINTAHKAN JAJARANNYA RENOVASI RTLH

salah satu kepedulian Dandim Kediri
salah satu kepedulian Dandim Kediri

POSKOTA.CO – Komandan Kodim Kediri, Letkol Inf Purnomosidi, mengajak jajarannya untuk peduli terhadap masyarakat khusunya program renovasi Rumah Tidak Layah Huni (RTLH).

Sebelum melakukan kerja nyata memperbaiki rumah warga yang tak layak huni Dandim mengajak Pabung Kodim Kediri, Kapten Inf Puguh Jatmiko, Kapten Inf Tugas M.Ali (mewakili Para Danramil), Kapten Czi Muklasin, Kapten Arm Nur Solikin, Kapten Inf Yanis Prasetyo dan Kapten Inf Sutrisno, serta Peltu Darsono (mewakili Pasi Ter), melakukan rapat terbatas.

Setelah melakukan rapat para perwira tersebut diminta untuk melakukan inspeksi serentak ke 29 kecamatan. “Kita wujudkan mimpi jadi kenyataan dan hunian mereka sesuai standard kesehatan sehingga warga sejahtera,” perintah
Letkol Inf Purnomosidi, pada anggotanya, Selasa (31/5).

Dandim minta pada para Danramil untuk mengawasi kegiatan peduli warga dengan program RTLH. “Sejahterakan warga Danramil harus peduli,” tandasnya Dandim.

” Tiap Koramil sudah mampu menyelesaikan target yang dibebankan, baik dari prosentase maupun jumlah alokasi objek RTLH,” jelas Peltu Sofyan, Ketua Tim D (pengawas), yang singgah salah satu lokasi objek RTLH di Kecamatan Gurah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.