BELASAN TEMANNYA MENGAKUI, SIYONO SIMPAN SENJATA – Poskota.co

BELASAN TEMANNYA MENGAKUI, SIYONO SIMPAN SENJATA

kEPALA BNPT TITO
kEPALA BNPT TITO

POSKOTA.CO – Mantan Kepala Densus yang kini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),  Komisaris  Jenderal Tito Karnavian menegaskan, almarhum Siyono masuk dalam jaringan teroris.

“Dalam catatan Densus, dia (Siyono) terlibat dalam jaringan yang sudah ada, dari keterangan ke 13 temannya yang ditangkap, Siyono sebagai pemegang senjata,” kata Tito di Jakarta, Selasa (12/4).

Sementara itu, saat disingung terkait tewasnya terduga teroris Siyono karena melakukan perlawan saat akan pengembangan, Tito hanya menjawab diplomatis. Karena dalam penanganan teroris Densus 88 memiliki standar operasional prosedur (SOP) saat melakukan penangkapan.

“Secara moril dan strategi, apalagi saya mantan Kadensus berkewajiban untuk menjaga agar setiap kegiatan Densus itu sesuai SOP. Karena negara kita sudah memilih opsi penegakan hukum,” ucap Tito.

Sebelumnya, Hasil otopsi dari tim dokter forensik Muhammadiyah terhadap jenazah terduga teroris Siyono, menemukan hal menarik. Ada dugaan, almarhum Siyono tidak melakukan perlawanan terhadap dua anggota Densus 88 yang menjaganya di mobil.

Dari hasil otopsi ditemukan keganjilan terhadap jenazah Siyono tersebut. Keganjilan itu diantaranya, jenazah Siyono tidak pernah dilakukan otopsi sebelumnya, dan tidak benar kalau kematian Siyono disebabkan karena pendarahan hebat di kepala.

Sedangkan temuan lainnya adalah ternyata penyebab kematian Siyono karena ada tulang di bagian dada yang patah dan menusuk jantung.

Bukan Budaya Islam

Sementara itu terpisah, Kader Nahdlatul Ulama (NU), H. Widodo, minta kasus kematian Siyono tidak dipolitisir, apalagi dengan cara memojokkan Densus 88 secara keseluruhan dengan kepentingan kepentingan sesaat. Karena, itu semua bukan dari bagian budaya islam yang rahmatan lil alamin.

“Radikalisme itu sendiri bukan budaya Islam, Islam merupakan rahmat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, Islam tidak ada mengajarkan radikaisme atau kekerasan, dan perlu dipahami bahwa jangan menyampaikan suatu kebenaran dengan kekerasan atau kebencian” kata H. Widodo.

Agar tidak berlarut, Ia minta kasus Siyono dijadikan pelajaran bagi siapapun, baik itu Densus 88 maupun lembaga lain. “Ayo kita wujudkan Islam yang berbudi luhur dan rahmatan lil alamin,” pintanya.

“Kedepan, Ayo kita sama-sama mencari akar masalah. Mari kita cari persamaan bukan perbedaan untuk kedamaian bangsa ini,” tutup dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara