oleh

12 Potensi Ganjalan Implementasi UU Cipta Kerja, Ini Penjelasannya….

POSKOTA.CO – Terdapat 12 potensi risiko yang akan menjadi ganjalan saat implementasi UU Cipta kerja. Demikian pandangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB. Lembaga ini menilai 12 potensi risiko ini terkait tata ruang.

Kepala LPPM IPB University Ernan Rustiadi berpandangan, 12 potensi risiko yang nantinya menjadi ganjalan dalam implementasi UU Cipta Kerja terkait Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) yang bias kota, resentralisasi kewenangan tata ruang, ancaman degradasi keanekaragaman hayati dan kontaminasi pangan.

Ia berpendapat, ada ancaman kedaulatan pangan berbasis impor. Sentralisasi perijinan berusaha, pengarusutamaan investasi dari kelestarian lingkungan, ketidakjelasan definisi subjek dan objek agromaritim, kerentanan sumber nafkah agrarian, liberalisasi pemanfaatan sumber daya (nasionalisme), dan dampak lanjutan dari pelemahan sanksi, akan menimbul risiko, karena tidak sinkronisasinya di kemudian hari.

Ernan menyatakan, metode Omnibus Law memiliki potensi solutif di dalam merespons sektoralisme tata kelola sumber daya alam dan tumpang-tindih kebijakan di kementerian/lembaga di Indonesia.

Namun dengan adanya analisis kritis terhadap substansi UU Cipta Kerja, maka bisa dilihat apakah Omnibus Law yang dipraktikkan dalam nanti sudah memiliki kemampuan melakukan harmonisasi kebijakan terkait pembaruan agraria dan pengelolaan SDA.

“Jangan sampai UU Cipta Kerja berisiko akan memperlebar dan memperdalam kompleksitas permasalahan tata kelola SDA yang telah ada,” kata Ernan.

Anggota tim penyusun analisis kebijakan UU Cipta Kerja, Rina Mardiana berpendapat, RDTR yang tidak siap dan bias kota akan menjadi ruang transaksi ekonomi politik yang tidak sehat.

Kemudahan impor pangan atau liberalisasi pangan berpotensi merugikan subjek agromaritim seperti petani, peternak, petambak, dan nelayan.
Di takutkan, para subjek agromaritim ini, akan berhadapan dengan gempuran impor para importir pangan kelas kakap.

“Sentralisasi perizinan semua berada di pusat. Saya tidak dapat membayangkan betapa rumitnya peternak yang merupakan masyarakat hukum adat di pulau kecil harus memiliki izin dari pusat,” ujarnya.

Rina berpandangan, potensi tersebut dapat dihilangkan dengan beberapa cara. Misalnya, menyeimbangkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan lingkungan, redistribusi kewenangan daerah dan pusat yang proporsional, penguatan integritas pelaksana, penguatan basis ekonomi pedesaan, penyempurnaan kebijakan tata ruang dan agromaritim, pengendalian impor dan sistem informasi yang terintegrasi. “Ini saran saya,” ujar Rina. (yopi)

 

 48 total views

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *