WASIT VOLI PUTRI MENGECEWAKAN – Poskota.co
Wednesday, September 20

WASIT VOLI PUTRI MENGECEWAKAN

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Tim bola voli putri Jakarta Pertamina Energi (JPE) menang secara dramatis atas tim voli asal Jawa Timur, Gresik Petrokimia pada laga akhir putaran pertama final four Proliga 2016, Bandung, Minggu malam.

JPE menang 3-1 atas Gresik, namun kemenangan tersebut harus dibayar mahal dengan cederanya pemain JPE, Agustin Wulandari, pemain bernomor punggung 10 yang diperkirakan terkilir di set ketiga.

Kemudian, di pihak Gresik juga jatuh cedera lengan kanan yang dialami oleh Yulis Indah Yani. Pertandingan berlangsung sengit, dengan adanya reli poin yang panjang.

Penanganan penyelenggara terhadap pemain cedera terlihat kurang cekatan. Agustin bahkan sempat mengerang kesakitan di tengah lapangan menahan rasa sakit sebelum harus “dibopong” ke luar pertandingan setelah hampir lima menit.

Tandu baru disediakan setelah Agustin berada di pinggir lapangan dan sudah dalam penanganan, itupun setelah pertandingan berjalan kembali selama 15 menit.

Bahkan tim medis harus dipanggil melalui pengeras suara GOR berkali-kali ketika pertandingan masih berlangsung.

Pelatih voli putri Petrokimia Gresik Li Huan Ning usai pertandingan mengatakan, bahwa mengubah keputusan berkali-kali belum pernah ada sejarahnya di voli China.

“Kalau di negara saya wasit seperti itu tidak pernah dipakai lagi dalam pertandingan apapun,” kata Li.

Sementara itu, pelatih tim Jakarta Pertamina Energi Risco Herlambang juga mengiyakan atas pernyataan pelatih Gresik Petrokimia.

“Memang beberapa sempat terjadi kesalahpahaman wasit, namun ia juga manusia, tidak sepenuhnya benar, begitulah permainan,” kata Risco.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.