SRI WAHYUNI PENYUMBANG MEDALI PERTAMA INDONESIA – Poskota.co

SRI WAHYUNI PENYUMBANG MEDALI PERTAMA INDONESIA

POSKOTA.CO – Lifter Sri Wahyuni Agustiani sukses menyumbang medali pertama untuk Indonesia di Olimpiade Rio de Janiero 2016. Medali perak jadi persembahan Yuni yang menempati peringkat kedua dalam cabang angkat besi nomor 48 kilogram putri, Minggu (7/8) pagi WIB.

Turun di kelas 48 putri di Riocentro Pavilion 2, Rio de Janeiro, Minggu (7/8) pagi WIB, Sri mencatat total angkatan 192 kg. Pada angkatan snatch, dia mampu mengangkat beban 85 kg. Sementara di angkatan clean & jerk, lifter berusia 21 tahun itu mengangkat beban 107 kg.

Dengan total angkatan 192 kg, Sri menempati posisi kedua dan berhak mendapat medali perak. Medali emas direbut lifter Thailand, Sopita Tanasan, yang mencatatkan total angkatan 200 kg. Pada angkatan snatch, Sopita mengangkat beban 92 kg sedangkan di angkatan clean & jerk 108 kg.

Sedangkan medali perunggu menjadi milik lifter Jepang, Hiromi Miyake. Dia total mencatatkan angkatan 188 kg dengan masing-masing 81 kg di angkatan snatch dan 107 di angkatan clean & jerk.

Usai laga, Yuni mendapat ucapan selamat mengalir deras, termasuk dari Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Erick Thohir, yang juga ikut hadir menyaksikan Sri berjuang ini mengatakan, pencapaian lifter Yuni diharapkan jadi pemacu atlet Indonesia lainnya yang masih berjuang di Rio.

“Selamat kepada lifter Yuni, saya harap ini jadi pemicu, dan semoga para atlet lainnya fokus dan bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia,” kata Erick Thohir.

Pria yang juga presiden klub Inter Milan ini pun mengucapkan terima kasih untuk dukungan pemerintah hingga satu medali sudah bisa diamankan meski olimpiade baru dimulai. Menurut Erick, dukungan pemerintah juga turut mengiringi keberhasilan Sri meraih medali.

“Terima kasih Presiden Jokowi, Menteri Imam Nahrawi (Menpora) atas kepeduliannya agar atlet olimpide peraih medali mendapat kepastian kesejahteraan, ini sangat jadi dorongan yang baik,” ujar Erick.

Kini, pria 46 tahun ini berharap kontingen dari cabang lainnya bisa memberikan prestasi serupa bahkan lebih. Dia juga berharap, jangka panjang cetak biru pembangunan olahraga Indonesia bisa kian jelas.

“Saya sebagai ketua KOI berharap agar blueprint olahraga Indonesia segera terbentuk dan menjadikan prestasi olimpiade sebagai tujuan utama olahraga negara kita,” imbuh Erick.

Bonus Rp2 Miliar
Sementara itu ucapan selamat pun mengalir dari pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dengan pencapaian altet angkat besi putri Indonesia Sri Wahyuni Agustini yang meraih medali perak saat bertarung di kelas 48 kilogram putri.

“Alhamdulillah, awalan yang baik bagi kontingen Merah Putih dengan medali pertama perak dari Sri Wahyuni,” kata Imam yang turut hadir di Rio Centro Stadium, Brasil, seperti dikutip dari laman Kemenpora, Minggu (7/8).

“Selamat ya Yuni, bonus Rp2 miliar menjadi hakmu,” tambah Menpora.

Sebelum keberangkatan kontingen Indonesia ke Brasil, Imam sudah mengumumkan bonus besar bagi peraih medali di Olimpiade Rio. Peraih emas mendapatkan Rp5 miliar, perak Rp2 miliar dan perunggu Rp1 miliar. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.