RIO HARYANTO BERHENTI DARI AJANG F1 – Poskota.co
Wednesday, September 20

RIO HARYANTO BERHENTI DARI AJANG F1

POSKOTA.CO – Berita mengejutkan datang dari pembalap kebanggaan Indonesia, Rio Haryanto. Pasalnya, laki-laki kelahiran Surakarta, 22 Januari 1993 tersebut dipastikan berhenti dari Manor Racing Team sebagai pembalap reguler di paruh kedua ajang balap bergengsi Formula 1 (F1) 2016 ini.

Rio Haryanto mengaku kecewa dengan pemutusan kontrak balap di F1 oleh Manor Racing Team. Namun, dia tak bisa berbuat apa-apa karena pendanaan yang didapatkannya tak bisa memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam kontrak dengan Manor.

Rio menyatakan tetap merasa bersyukur bisa merasakan kerasnya balap mobil paling bergengsi sejagat itu musim ini. Dia pun berterima kasih atas dukungan masyarakat Indonesia selama dia membalap sebanyak 12 seri hingga GP Jerman dua pekan lalu.

“Terima kasih atas support yang sangat besar dari masyarakat Indonesia, sayangnya musim ini harus berakhir di seri GP Jerman karena support dana tidak ada lagi untuk memenuhi persyaratan kontrak Manor,” ujar Rio, Rabu (10/8).

Manor Racing Team secara resmi menyatakan telah memutuskan kontrak dengan Rio Haryanto. Mereka menyatakan akan tetap mendukung Rio bertahan di ajang F1 dengan menawarkan menjadi pembalap cadangan untuk sisa musim F1 tahun ini.

Dalam pernyataan resminya Manor menyatakan, Rio tak mampu memenuhi kewajibannya seperti tertuang dalam kontrak. Rio gagal memenuhi kewajiban pendanaan sebesar 15 juta euro. Dia hanya sanggup memberikan 8 juta euro saja sehingga kekurangan dana sebesar 7 juta euro.

Manor Racing berbaik hati untuk memberikan kesempatan kepada Rio tampil hingga seri ke-12, GP Jerman. Selain itu, Manor juga masih memberi waktu kepada manajemen Rio untuk mencari dana agar dapat melunasi kewajibannya.

Dari kesempatan-kesempatan yang telah diberikan, manajemen Rio kesulitan tetap tak bisa melunasinya karena sulitnya mendapatkan sponsor sehingga Manor mengambil langkah tegas. “Rio merupakan anggota tim kami yang sangat berharga sejak Januari saat kami mengontraknya untuk musim ini. Beberapa waktu lalu, manajemen Rio mengindikasikan mereka kesulitan memenuhi kewajiban dalam kontraknya setelah GP Hungaria,” kata Dave Ryan, Racing Director Manor Racing.

“Manajemen Rio Haryanto telah bekerja keras untuk memecahkan masalah ini dengan sponsor mereka dari Indonesia, dan kami memberikan dukungan penuh kepada mereka, termasuk memberikan kesempatan kepada Rio membalap di Jerman. Sayangnya, kami sudah mencapai titik di mana kami harus mencari opsi lain untuk sisa musim ini demi kebaikan tim,” pungkas Dave Ryan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara