KALAU ADA ORKES, SEMERU KELUAR WEDUS GEMBEL – Poskota.co

KALAU ADA ORKES, SEMERU KELUAR WEDUS GEMBEL

15semeruPOSKOTA.CO – Gunung Semeru menyemburkan abu vulkanik cukup besar. Warga Lumajang geger, karena sempat keluar asap menyerupai wedus gembel (kambing jawa), Sabtu(13/2). Mitos yang beredar di warga Sumberurip Kecamatan Pronojiwo bahwa Semeru akan murka jika warga sekitar melakukan aktifitas kemaksiatan.

“Selama dua hari Sumberurip diguyur hujan dan sebelum kejadian semburan abu vulkanik malam harinya ada orkes,” ujar Ita salah seorang warga Sumberurip yang kini menetap di Lumajang, Minggu (14/02/2016).

Sejak dulu, warga Sumberurip meyakini jika ada acara seperti orkes atau tayuban maka gunung Semeru akan bereaksi. kadang reaksinya hanya menyemburkan abu vulkanik kecil atau mengeluarkan suara gemuruh yang cukup menakutkan.

“Ini sudah menjadi mitos dan sudah sering terjadi jika ada orkes atau kegiatan yang mengarah kepada kemaksiatan pasti Semeru akan bereaksi,” jelasnya.

Saat ini aktifitas warga Sumberurip tidak terganggu dengan kejadian semburan abu vulkanik. Warga masih belum merasa aktifitas gunung Semeru tidak berbahaya dan tidak mengganggu kegiatan warga sekitar. “Aktifitas warga tidak terganggu mas, saya ngecek ke keluarga di Sumberurip” pungkasnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)