W-18 JENIS NARKOTIKA LEBIH BERBAHAYA DI DUNIA – Poskota.co
Saturday, September 23

W-18 JENIS NARKOTIKA LEBIH BERBAHAYA DI DUNIA

POSKOTA.CO – Narkotika W-18 nerupakan narkoba paling mematikan di dunia yang mempunyai dampak 10 ribu kali lipat lebih kuat daripada morfin atau heroin, ditengarai mulai beredar di Australia seiring dengan penyitaan barang haram tersebut oleh petugas Penjagaan Perbatasan Australia (ABF).

Menurut Kepala ABF Roman Quadvlieg, narkotika jenis W-18 jauh lebih mematikan daripada opioid fentanyl. “Fentanyl bukan yang paling berbahaya. Ada beberapa jenis derivatif di luar sana yang bahkan kita belum tahu namanya. Analog kimia yang disebut dengan W lebih ampuh (efek candunya) daripada fentanyl,” kata Quadvlieg seperti dilansir koran The Daily Telegraph, Senin (5/9).

Pejabat Australia sudah beberapa kali menyita fentanyl, dan berdasarkan atas penelitian serta kerja sama penyelidikan dengan petugas di Amerika Serikat dan Kanada, sangat jelas ada candu berdampak demikian dahsyat sehingga berujung kematian.

Pada Mei tahun ini, petugas koroner negara bagian New South Wales, Michael Barnes, mengeluarkan peringatan publik setelah 13 orang tewas sebulan setelah mengonsumsi heroin yang diduga mengandung fentanyl.

W-18 yang juga dikenal dengan beans (kacang) dan shady 80s memiliki dampak 100 kali lebih kuat daripada fentanyl. Efek meredakan rasa sakit yang dimunculkan mulai dua tahun lalu digunakan sebagai obat-obatan untuk keperluan rekreasi. Narkoba ini berbentuk pil dan bubuk, dinamai W-18 karena termasuk komponen zat W-1 hingga W-31.

W diambil dari nama Brent Warren, salah satu peneliti Alberta, yang menyintesa beberapa jenis narkotika pada 1980-an. Sekali dikonsumsi, W-18 tidak bisa dideteksi di aliran darah. Narkoba yang masuk ke Australia, menurut Quadvlieg, mayoritas dipasok dari Tiongkok.

Sebuah temuan oleh pemerintah Tiongkok, menemukan ada desa di kawasan tepi Sungai Mekong yang mengandalkan penghasilan semua penduduknya dari produksi barang haram berupa candu. Untuk mengurangi potensi tertangkap petugas, narkoba biasanya dikirim bukan lewat kargo laut, namun justru lewat paket kiriman berukuran masing-masing 10 kilogram lewat perusahaan pengiriman paket via udara seperti DHL, FedEx, TNT dan UPS.

“Paket itu dikirimkan ke kotak pos pribadi, rumah kos mahasiswa atau apartemen kosong. Mahasiswa yang kebanyakan datang dari Tiongkok tidak menyadari apa isi paket yang mereka terima, dan kemudian mereka mendapat upah 100 atau 200 dolar (sekitar Rp1 juta-Rp2 juta) untuk mengambil paket tersebut. Nanti ada orang lain yang mengambil paket itu dari mereka,” kata Quadvlieg menjelaskan cara pengiriman narkoba dari Tiongkok ke Australia. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.