PEMBUAT KARIKATUR HUJAT ISLAM ASAL YORDANIA DITEMBAK MATI – Poskota.co
Thursday, September 21

PEMBUAT KARIKATUR HUJAT ISLAM ASAL YORDANIA DITEMBAK MATI

POSKOTA.CO – Seorang pria bersenjata menembak mati penulis asal Yordania, Nahed Hattar, pada Minggu (25/9). Hattar ditembak mati dengan tiga kali tembakan saat berada di luar gedung pengadilan di Amman.

Hattar ditahan pada Agustus lalu selama 15 hari, dan baru akan menghadiri sidang akibat perbuatannya karena membuat karikatur yang menghina Islam yang ia sebarkan lewat media sosial, sebagaimana dilaporkan kantor berita Yordania, Petra, seperti dikutip Reuters.

Sedangkan penembaknya langsung ditangkap di tempat kejadian perkara. “Sang penyerang telah ditahan dan investigasi tengah berlangsung,” lapor Petra mengutip sumber keamanan.

Dua saksi mata mengatakan, pria bersenjata itu berjenggot dan berusia sekitar 50-an. Dia mengenakan pakaian tradisional Arab dishashada yang biasa dikenakan kaum ultrakonservatif Salafi.

Hattar merupakan penganut agama Kristen dan aktivis anti-Islam. Ia merupakan pendukung berat Presiden Suriah Bashar Assad. Dalam karikatur yang digambarnya, terlihat seorang laki-laki dengan jenggot lebat sedang merokok di tempat tidur dengan seorang wanita. Ia meminta Tuhan untuk mengambilkannya anggur dan kacang mede untuknya.

Banyak kaum muslim konservatif Yordania sangat marah dengan karikatur yang digambarkan oleh Hattar. Mereka meminta Hattar untuk diadili.

Sebelum mati, Hattar sempat meminta maaf kepada rakyat Yordania. Ia mengaku tidak pernah bermaksud menghina Tuhan. Ia hanya menghina kaum Sunni fundamentalis atas persepsinya terhadap surga. Ia bahkan menuding para musuh Islam menggunakan kartunnya untuk memojokkannya, demikian Reuters. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.