PEMBUAT KARIKATUR HUJAT ISLAM ASAL YORDANIA DITEMBAK MATI – Poskota.co

PEMBUAT KARIKATUR HUJAT ISLAM ASAL YORDANIA DITEMBAK MATI

POSKOTA.CO – Seorang pria bersenjata menembak mati penulis asal Yordania, Nahed Hattar, pada Minggu (25/9). Hattar ditembak mati dengan tiga kali tembakan saat berada di luar gedung pengadilan di Amman.

Hattar ditahan pada Agustus lalu selama 15 hari, dan baru akan menghadiri sidang akibat perbuatannya karena membuat karikatur yang menghina Islam yang ia sebarkan lewat media sosial, sebagaimana dilaporkan kantor berita Yordania, Petra, seperti dikutip Reuters.

Sedangkan penembaknya langsung ditangkap di tempat kejadian perkara. “Sang penyerang telah ditahan dan investigasi tengah berlangsung,” lapor Petra mengutip sumber keamanan.

Dua saksi mata mengatakan, pria bersenjata itu berjenggot dan berusia sekitar 50-an. Dia mengenakan pakaian tradisional Arab dishashada yang biasa dikenakan kaum ultrakonservatif Salafi.

Hattar merupakan penganut agama Kristen dan aktivis anti-Islam. Ia merupakan pendukung berat Presiden Suriah Bashar Assad. Dalam karikatur yang digambarnya, terlihat seorang laki-laki dengan jenggot lebat sedang merokok di tempat tidur dengan seorang wanita. Ia meminta Tuhan untuk mengambilkannya anggur dan kacang mede untuknya.

Banyak kaum muslim konservatif Yordania sangat marah dengan karikatur yang digambarkan oleh Hattar. Mereka meminta Hattar untuk diadili.

Sebelum mati, Hattar sempat meminta maaf kepada rakyat Yordania. Ia mengaku tidak pernah bermaksud menghina Tuhan. Ia hanya menghina kaum Sunni fundamentalis atas persepsinya terhadap surga. Ia bahkan menuding para musuh Islam menggunakan kartunnya untuk memojokkannya, demikian Reuters. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Fraksi Demokrat DPRD Maluku meminta KPU setempat menunjukan surat Fatwa Makamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menetapkan inkrah. Dan itu tidak ada pengaruh terhadap hasil sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Ulang (PHPU) Maluku putaran kedua pada 14 Desember 2013. "Kalau sudah tidak ada pengaruhnya maka perlu didorong secepatnya menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih," kata Wakil Ketua F-Demokrat DPRD Maluku, Melky Frans di Ambon, Rabu. KPU DIKALAHKAN Menurut dia, proses persidangan di MK itu mengadili hasil sengketa PHPU bukan sengketa administratif yang secara hukum, KPU Maluku sudah dikalahkan melalui putusan PTUN yang membatalkan SK KPU Maluku No.16/Kpts/KPU - PROV -028/IV/2013 tertanggal 24 April 2013. "Fraksi Demokrat DPRD Maluku juga mendorong KPU setempat segera diberhentikan, karena sudah purna bhakti. Sebab dengan menyerahkan surat usulan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 3 Februari 2014 dan DPRD sudah menindaklanjuti ke Menteri Dalam Negeri, maka KPU harus meletakan jabatannya," kata Melky. RAPIM Ia menjelaskan, bahwa pada 5 Februari 2014 DPRD Maluku melakukan rapat pimpinan terbatas dan hasilnya empat fraksi secara lisan memberikan dukungan sedangkan dua fraksi belum memberikan dukungan, karena perlu meminta KPU setempat memberikan penjelasan hukum secara jelas, terkait keputusan lembaga peradilan PTUN inkrah. "Fraksi Demokrat tidak setuju terhadap surat usulan KPU Maluku untuk proses pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, karena kita tidak mau proses pelantikan dipaksakan jalan dan beberapa waktu kemudian timbul persoalan baru, maka yang rugi adalah, kandidat, rakyat dan daerah," ucapnya. "Sekali lagi kami belum memberikan persetujuan karena perlu membutuhkan sebuah penjelasan hukum yang jelas dari KPU dan MA tentang Keputusan PTUN yang menetapkan inkrah mengalahkan KPUD atas pasangan cagub-cawagub Jecky-Adam," katanya. Ia menambahkan, ada enam fraksi di DPRD dalam membuat keputusan secara kolektif kolegial dan ketika ada empat fraksi yang menyatakan surat usulan KPU itu perlu ditindaklanjuti maka wajib disampaikan ke Mendagri sebab ini keputusan bersama DPRD. BELUM TERIMA Tetapi dalam prosesnya ada dua fraksi yang menyatakan belum menerima karena masih butuh penjelasan yang jelas dan jujur tentang Keputusan PTUN inkrah dan sudah ada surat perintah untuk eksekusi keputusan itu. "Mestinya sejak awal harus memberikan penjelasan kepada rakyat bahwa tidak ada permasalahan lagi, itu berarti kita semua mendorong SK diterbitkan untuk segera sidang paripurna pelantikan. Jangan menuding Fraksi Demokrat yang mengganjal, saya mau katakan tidak ada yang mengganjal Pak Said Assagaff-Zeth Sahuburua (Setia), karena kita butuh pemimpin yang definitif," kata Melky. antara