JEPANG KAMPANYEKAN BAHAYA POKEMON GO – Poskota.co
Wednesday, September 20

JEPANG KAMPANYEKAN BAHAYA POKEMON GO

POSKOTA.CO – Sebuah organisasi keamanan siber pemerintah Jepang telah merilis kampanye peringatan bahaya permainan virtual Pokemon Go. Informasi berupa poster peringatan risiko Pokemon Go tersebut sebagai antisipasi pemerintah Jepang akan kehadirannya di sana.

National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity memposting sebuah pesan bagi para trainer Pokemon di akun Twitter dan Line resmi mereka, belum lama ini.

Terdapat sembilan poin penting tentang keamanan dalam bermain Pokemon Go di Negeri Sakura ini.

Lindungi Informasi Personal
Para trainer disarankan menggunakan nama panggilan bukan nama lengkap atau asli, dan tidak membolehkan mengambil foto diri dekat rumah dan membagikan ke media sosial.

Hati-hati terhadap aplikasi palsu dan perangkat kecurangan
Hal tersebut dapat membuat para trainer terkena virus dari hacker.

Harus mengunduh aplikasi cuaca
Cuaca dapat dengan tiba-tiba berubah menjadi buruk, untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca para trainer disarankan mengunduh aplikasi cuaca.

Hati-hati dari serangan panas
Hal itu sebagai acuan karena dalam beberapa tahun Jepang mengalami masalah serius terkait heatstroke. Serangan itu dapat kembali terulang ketika sedang asyik mencari Pikachu.

Membawa cadangan baterai untuk ponsel Anda
Aplikasi gim Pokemon Go mengonsumsi tenaga baterai yang sangat besar, mengingat penggunaan aplikasi secara bersamaan.

Hati-hati sehingga Anda dapat mengontak keluarga
Ketika baterai habis, segera ambil nomor kontak yang dapat dihubungi melalui telepon umum dalam keadaan darurat.

Jangan masuk area berbahaya
Mengingat banyak insiden yang terjadi di berbagai tempat yang telah memainkan gim itu, para trainer diharapkan tetap memperhatikan tempat dalam memburu pokemon.

Hati-hati terhadap orang yang ingin bertemu dengan Anda
Hal tersebut berkaitan dengan poin sebelumnya, seperti yang dilaporkan Pokemon Go, untuk berhati-hati dalam kaitannya dengan perampokan.

Jangan berjalan saat menggunakan gawai
Hal ini sedikit membingungkan orang lain yang berpikir apakah Anda sedang bermain Pokemon atau sedang mengirim pesan kepada teman. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)