INDONESIA KECAM TUDUHAN HAM NEGARA PASIFIK TERKAIT PAPUA BARAT – Poskota.co
Saturday, September 23

INDONESIA KECAM TUDUHAN HAM NEGARA PASIFIK TERKAIT PAPUA BARAT

POSKOTA.CO – Negara-negara di Kepulauan Pasifik mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Mereka menggunakan kesempatan berpidato di Majelis PBB untuk mendesak dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.

Komentar ini mendapatkan respons yang kuat dari delegasi Indonesia yang mengatakan kritik itu bermotif politik, dan dirancang untuk menarik perhatian dari masalah di negara mereka sendiri. Delegasi dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga, semua menyatakan keprihatinan atas provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Papua Nugini dan merupakan rumah bagi sebagian besar populasi warga Melanesia.

Nara Masista Rakhmatia, seorang pejabat di misi tetap Indonesia untuk PBB, pada gilirannya berbicara menuduh negara-negara Kepulauan Pasifik telah mengganggu kedaulatan nasional Indonesia. (Dok ABC)
Nara Masista Rakhmatia, seorang pejabat di misi tetap Indonesia untuk PBB, pada gilirannya berbicara menuduh negara-negara Kepulauan Pasifik telah mengganggu kedaulatan nasional Indonesia. (Dok ABC)

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasye Sogavare mengatakan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi Papua Barat terkait dengan dorongan untuk memerdekakan diri. “Kekerasan HAM di Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi dari koin,ā€ kata Manasye.

“Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat menekankan kuat dan melekatnya antara hak untuk menentukan nasib sendiri yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia oleh Indonesia, dan upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi,” sambung Manasye.

Pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial
Seorang pejabat di misi tetap Indonesia untuk PBB, Nara Masista Rakhmatia, pada gilirannya berbicara menuduh negara-negara Kepulauan Pasifik telah mengganggu kedaulatan nasional Indonesia. “Laporan bermotif politik mereka dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di Provinsi Papua Barat, yang telah secara konsisten terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam melakukan serangan teroris bersenjata,” kata Nara Masista.

“Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Hal ini sangat disesalkan dan berbahaya bagi negara-negara ini untuk menyalahgunakan forum PBB, termasuk sidang pada Agustus ini. Negara-negara ini menggunakan Majelis Umum PBB untuk memajukan agenda domestik mereka, dan bagi beberapa negara menggunakan forum ini untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik dan sosial di dalam negeri mereka sendiri,” tambah Nara.

Kawasan yang merupakan bekas koloni Belanda, Papua Barat, telah berada di bawah pemerintahan Indonesia sejak 1969 melalui sebuah referendum kontroversial yang diawasi oleh PBB. Pendukung kemerdekaan mengatakan, pemungutan suara itu, yang juga dikenal sebagai Pepera, tidak sah, dan karenanya referendum kedua mengenai kemerdekaan wilayah itu perlu diadakan.

Ketegangan atas pemerintahan Indonesia di kawasan itu telah memicu konflik separatis panjang di wilayah yang kaya sumber daya, dan kekuasaan Indonesia atas provinsi ini juga telah menimbulkan berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebuah laporan misi pencari fakta yang dirilis oleh Keuskupan Agung Katolik Brisbane pada Mei lalu menggambarkan situasi di sana sebagai genosida yang bergerak lambat, dan menjelaskan rincian tuduhan terjadinya penyiksaan yang meluas dan juga pelecehan. Indonesia telah berulang kali membantah klaim pelanggaran hak asasi manusia.

Budi Hernawan, seorang dosen di Sekolah Tinggi Diplomasi Paramadina Jakarta dan Research Fellow di Pusat Lintas Keyakinan dan Perdamaian, Abdurrahman Wahid, di Universitas Indonesia di Jakarta, telah bekerja selama lebih dari satu dekade pada isu-isu hak asasi manusia di Papua untuk Katolik keuskupan Jayapura.

Hernawan mengatakan, Indonesia memiliki mekanisme untuk melindungi hak asasi manusia di tingkat nasional dan provinsi, tetapi tidak ada bukti bahwa mekanisme ini telah efektif dalam menangani isu-isu hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat. “Sejauh ini kita belum melihat adanya kemajuan dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini, sehingga respons dari delegasi Indonesia di New York tidak mencerminkan kenyataan di lapangan,ā€ kata Budi. (*/sumber: http://www.australiaplus.com/indonesian/berita/indonesia-kecam-kritik-negara-kepulauan-pasifik-mengenai-papua/7883096)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.