oleh

TERSANGKA KORUPSI AJUKAN PENANGGUHAN PENAHANAN

ilustrasi
ilustrasi
POSKOTA.CO – Kuasa hukum salah seorang tersangka pimpinan DPRD Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat (Sumbar) yang ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman, Jumat (30/5) sore, terkait dugaan tindak pidana korupsi uang makan dan minum fiktif, mengatakan akan mengupayakan penangguhan penahanan terhadap kliennya.

“Secepatnya setelah penahanan ini, kami akan mengajukan permohonan untuk mengalihkan bentuk tahanan menjadi tahanan kota,” kata Kuasa Hukum tersangka Wakil Ketua DPRD Padangpariaman Desril Yani Pasha, Alwis Ilyas di Pariaman.

Ia beralasan penahanan terhadap kliennya dan unsur pimpinan dewan yang lain, seperti Ketua DPRD Eri Zulfian dan Wakil Ketua Yusalman, serta seorang Sekretaris DPRD, Sawirman, akan mengakibatkan terhambatnya jalan roda pemerintahan di kabupaten itu.

“Ini kan menyangkut pimpinan daerah, kalau tidak ditangguhkan (penahannya) bisa saja terjadi stagnasi roda pemerintahan kabupaten (Padangpariaman),” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, pihaknya akan segera menjalin komunikasi dengan para pengacara dari tersangka lain dan beberapa pihak guna mengajukan permohonan bersama terkait upaya penangguhan penahanan tersebut.

“Bahkan, termasuk bupati (Padangpariaman). Kita berharap bupati (Padangpariaman) bisa menjadi salah seorang penjamin dalam permohonan yang akan kita ajukan ini,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejari Pariaman, Yulitaria, mengatakan pihaknya mempersilakan para pengacara tersangka tersebut untuk mengajukan upaya hukum guna membantu kliennya. “Silakan saja, nanti akan dipelajari dan ditanggapi tim penyidik kejaksaan,” katanya.

Sementara itu, seperti diberitakan sebelumnya, Tim Kejaksaan Negeri Pariaman pada Jumat pukul 17.00 WIB telah melakukan penahanan terhadap tiga unsur pimpinan dewan di DPRD Padangpariaman, meliputi Ketua dan dua Wakil Ketua, serta seorang Sekretaris.

Keempat nama yang telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi uang makan dan minum fiktif tamu pimpinan tahun 2010-2011 itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Karan Aur Kota Pariaman.

Atas kejadian tersebut, negara diduga telah dirugikan hingga Rp300 juta.

“Tidak tertutup permasalahan baru itu nantinya akan berkepanjangan. Soalnya banyak masyarakat yang menolak karena Dzulmi Eldin diduga terseret korupsi yang telah dilaporkan kompenen masyarakat ke penegak hukum sampai ke KPK,” katanya.

Langkah bijak Mendagri adalah dengan tidak memuluskan permintaan DPRD Kota Medan sampai ada kepastian hukum Dzulmi Eldin terkait dugaan korupsinya.

“Mendagri harus melihat realita yang ada dan mau memahami aspirasi masyarakat Medan yang menolak Eldin karena korupsi,” kata Neta.

Kasus dugaan koruosi Dzulmi Eldin itu dilaporkan oleh Hasiolan Siregar dari Aktifis Anti Korupsi Sumut, yang mendesak KPK agar laporan pengaduan yang dimasukan pada 9 Mei 20014 ditindaklanjuti.

“Wali kota-nya saja belum jelas status hukumnya, karena KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak kunjung memeriksa dan menangkapnya. Hal itu jelas sangat berdampak pada pembangunan, lihat saja jalanan semakin rusak parah,” kata Hasiolan pada pekan lalu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *