oleh

SELURUH ORMAS DAN LSM DIMINTA PERBAHARUI DATA

18lsmPOSKOTA.CO – Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Januminro meminta kepada seluruh Ormas dan LSM yang ada di daerah itu untuk segera memperbaharui data dan keaktifan organisasi.

“Sampai saat ini belum ada organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kembali mendaftar legitimasinya ke Kesbangpolinmas Palangka Raya,” katanya di Palangka Raya, Minggu.

Sebab ijin yang diberikan untuk Ormas dan LSM hanya diberikan batas sampai lima tahun saja, lebih dari lima tahun Ormas dan LSM harus segera mengurus surat keterangan terdaftar (SKT) kembali.

Dia juga mengungkapkan, selama ini Ormas dan LSM masih banyak yang enggan mengurus kembali legitimasi SKT. Ini yang mesti diketahui banyak kalangan.

“Ormas apapun wajib terdaftar dan menyampaikan aktivitasnya kepada Kesbangpolinmas kota maupun provinsi sebagai upaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Untuk di kota Palangka Raya sendiri, Ormas dan LSM yang masih aktif ada 273, sedangkan untuk data lebih rincinya, Januminro menyampaikan bisa tanyakan langsung ke Badan Kesatuan, Kebangsaan dan Politik provinsi Kalimantan Tengah, tambahnya.

Sementara, Kabid Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Kalimantan Tengah, Rody pernah mengatakan menemukan sekitar 270 dari 441 organisasi kemasyarakatan maupun lembaga swadaya masyarakat yang sudah tidak aktif di provinsi tersebut.

Ketidakatifan tersebut karena sudah bubar, pindah alamat dan tidak diketahui di mana serta belum memperpanjang surat keterangan terdaftar sebagai ormas, katanya.

Pihaknya juga memastikan apakah 270 ormas, LSM, Paguyupan, dan Yayasan yang tercatat namun sudah tidak aktif tersebut, akan melayangkan surat maupun menelpon agar segera melaporkan aktivitas maupun memperpanjang masa keaktifannya.

Dia mengatakan, UU No.17/2013 tentang Ormas telah memberikan keringanan bagi Ormas yang habis masa berlakunya dapat memperpanjang, bahkan dengan masa berlaku lima tahun.

“Kalau tidak melapor dan memperpanjang masa aktif ormasnya, maka apabila dibubarkan tidak menyalahkan Kesbangpol dan menganggap pemerintah membatasi hak masyarakat “Ormas bukan eksekutor yang dapat bertindak sewenang-wenang kalau ada yang tidak benar di lingkungan masyarakat atau pemerintah. Biarlah aparat penegak hukum yang menangani,” demikian Rody

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *