oleh

SDA CS BAKAL DIJEBLOSIN KE SEL KPK

Menag Suryadharma Ali
Menag Suryadharma Ali

POSKOTA.CO – Suryadharma Ali CS bakal jadi tersangka karena berbagai kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Busyro Muqodas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hal itu, Jumat.
“Artinya ada pihak lain yang terlibat. Kawan-kawan itu nanti akan berkembang dalam proses pemeriksaan tersangka SDA,” tambahnya.

Disinggung soal laporan hasil audit (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kasus ini, Busyro mengatakan, KPK sudah mengantonginya. Sekarang tengah dalam kajian. “Namun jumlah potensi kerugian masih dalam proses penghitungan,” ujarnya.

Busyro menjelaskan, kasus yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengenai penyalahgunaan dana haji yang dilakukan panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH). Diindikasikan, ada kuota calon jamaah haji digunakan oleh sejumlah nama yang ikut dalam rombongan Menag.

“Kuota di bawah 100 orang. Nama-namanya masih dalam pengembangan. Yang jelas ada orang Kemenag, dan Keluarga SDA, serta pihak luar,” paparnya.

Bukan hanya itu, Busyro juga menyebut adanya pihak asing yang diduga terlibat. Hal itu diyakininya setelah tim penyelidik melakukan penelusuran langsung ke Arab Saudi. “KPK telah melakukan penyelidikan langsung ke Arab Saudi. Kami meyakini ada unsur pihak asing yang diduga terlibat. Tapi masih kami dalami,” ujarnya.

Busyro juga tak memungkiri adanya unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus ini. Jika nantinya dilakukan penelusuran aset, kemungkinan SDA bisa dijerat dengan pasal TPPU. “Kemungkinan bisa dikenakan TPPU kalau aset tracing dilakukan,” ucapnya.

Nama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Anggito Abimanyu, beserta dua anggota DPR, yakni Jazuli Juwaini dan Hasrul Azwar, masuk dalam dugaan korupsi yang dilakukan SDA. Nama lain seperti Sri Ilham Lubis, Rendika D Harsono juga diduga menjadi pihak-pihak yang jadi incaran lembaga antirasuah itu.

Untuk memastikannya, penyidik masih mengembangkan dengan melakukan penggeledahan di ruangan Anggito Abimanyu, Kamis (22/5) hingga Jumat. Dari penggeledahan itu penyidik pun sudah menyita sejumlah berkas termasuk dokumen elektronik.

Wakil Ketua KPK, Bidang Penindakan, Bambang Widjojanto menjelaskan, penggeledahan untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. “KPK ingin dalami berbagai informasi penting agar bisa diungkap secara utuh,” katanya.

Bambang menerangkan, perkara SDA ini berbeda dengan kasus korupsi yang biasa ditangani pihaknya. Karena itu, dalam kasus ini, KPK langsung menjerat menteri, bukan pejabat pembuat komitmen (PPK) terlebih dulu.

Perbedaan itu, jelasnya, dilihat dari perbuatan yang dilakukan SDA mengenai keberangkatan rombongan jemaah haji. Harusnya, kata dia, menteri tidak memberangkatkan sejumlah pejabat seperti anggota DPR, pegawai Kemenag dan anggota keluarganya sendiri.

“Tapi rombongan ini malah diberangkatkan. Padahal secara hukum tidak dibenarkan ikut dengan menggunakan biaya negara,” ujarnya menerangkan.

SDA, kata Bambang, telah menyelewengkan jabatannya dengan menunjuk langsung PPIH yang tak profesonal. Padahal, PPIH dibiayai oleh negara menggunakan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). “Semoga ke depan tidak terjadi lagi penggunaan sisa kuota haji yang bukan untuk kepentingan jamaah calon haji,” tuturnya.

Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso mengaku sudah mengirimkan LHA dana haji ke KPK. LHA terbaru ini, katanya, sudah dikirim ke KPK sejak dua pekan lalu.

Agus menjelaskan, LHA terbaru ini berkaitan dengan tersangka dan sejumlah pihak yang ditengarai terlibat dalam dugaan korupsi ibadah haji tahun anggaran 2012-2013. “Ini kami berikan untuk membantu menuntaskan kasus pengelolaan dana haji, karena PPATK selalu siap mendukung KPK,” ucapnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *