oleh

Rencana Penutupan Jembatan Timbang Diprotes

POSKOTA.CO – Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Rukma Setiabudi menolak rencana penutupan sejumlah jembatan timbang di provinsi setempat yang dikemukakan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, karena dinilai tidak menyelesaikan masalah.

“Rencana penutupan sembilan dari 16 jembatan timbang itu menurut saya justru akan menimbulkan kekacauan di jalan raya karena tidak ada lagi yang mencegah terjadinya kelebihan tonase angkutan barang,” katanya di Semarang, Selasa.

Menurut dia, sebaiknya penutupan sembilan jembatan timbang yang akan dilakukan itu bersifat sementara, sambil menunggu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana pendukung.

“Keberadaan jembatan timbang masih diperlukan untuk mencegah kendaraan yang muatannya melebihi batas tonase karena dapat merusak jalan yang dilewati,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Ia mengaku ragu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat secara optimal mencegah kendaraan angkutan barang yang muatannya melebihi batas tonase hanya dengan mengoperasikan tujuh jembatan timbang.

“Pemprov Jateng apa bisa menjamin kalau hanya mengoperasikan tujuh jembatan timbang sudah efektif untuk mencegah dan menangani kelebihan muatan angkutan barang?,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo segera mengembalikan fungsi jembatan timbang sebagai pengontrol beban muatan kendaraan agar sesuai dengan ketentuan yang ada.

“Fungsi jembatan timbang yang sesungguhnya bukan sebagai fungsi pendapatan atau retribusi, melainkan sebagai pengendalian,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Hadi mengapresiasi inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, namun hal itu harus diikuti kebijakan perbaikan sarana prasarana di jembatan timbang.

“Saat ini di semua jembatan timbang belum tersedia sarana prasarana seperti lapangan untuk parkir, tempat membongkar muatan, dan tempat transit untuk sopir,” katanya.

Menurut Hadi, 16 jembatan timbang yang ada di Jateng belum berfungsi optimal dan perlu ada perbaikan mekanisme serta sistem di jembatan timbang karena kondisinya sangat tidak layak.

Sebelumnya Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berencana menutup sembilan dari 16 jembatan timbang yang ada di provinsi setempat setelah melakukan evaluasi kelembagaan dan sumber daya manusia.

“Daripada ‘pating blenyek okeh ngono’ tapi tidak optimal, lebih baik kita pilih tujuh titik (jembatan timbang) yang optimal,” katanya di Semarang, Senin (12/5).

Tujuh jembatan timbang yang rencananya tetap dibuka adalah Jembatan Timbang Tanjung (Brebes), Jembatan Timbang Sambong (Blora), Jembatan Timbang Sarang (Rembang), Jembatan Timbang Toyogo (Sragen), Jembatan Timbang Wanareja (Cilacap), Jembatan Timbang Salam (Magelang), dan Jembatan Timbang Klepu (Kabupaten Semarang).

Ganjar juga akan mengurangi jam operasional di tiap jembatan timbang dari sebelumnya selama 12 jam menjadi delapan jam dan dibagi menjadi tiga shift.

Seperti diwartakan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memerintahkan kepada seluruh jajaran Dishubkominfo provinsi setempat untuk menghentikan berbagai bentuk pungutan liar yang terjadi di jembatan timbang.
Saya minta Dishub lakukan operasi untuk membereskan semua, tidak ada pungli-punglian lagi, semua (pengemudi truk yang muatannya melebihi batas tonase, red) harus bayar dan mendapat kuitansi sehingga masuk ke kas negara,” ujarnya.

Sebelumnya, orang nomor satu di Jateng itu menemukan praktik pungli saat melakukan inspeksi mendadak di jembatan timbang di Subah, Kabupaten Batang, pada Minggu (27/4) malam.

Menurut Ganjar, sidak yang dilakukan dirinya itu dilatarbelakangi banyaknya komplain masyarakat yang diterimanya terkait dengan praktik pungli di jembatan timbang.

“Saya melihat langsung, beberapa kernet memberikan uang Rp10 ribu hingga Rp20 ribu atau dibawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60 ribu kepada oknum Dishub di jembatan timbang karena muatannya melebihi batas tonase,” katanya.

Ia menilai peraturan daerah yang mengatur tentang jembatan timbang itu tidak sempurna sehingga kalau dilihat dampaknya, wajar jika kemudian jalan-jalan di Jateng rusak parah karena dilewati truk-truk yang muatannya melebihi batas tonase.

“Salah satu cara memelihara jalan adalah menghentikan pungli di 16 jembatan timbang di Jateng,” ujarnya.

Penghentian berbagai praktik pungli di jembatan timbang, kata Ganjar, juga akan menambah pendapatan asli daerah Provinsi Jateng karena pihak-pihak yang melanggar akan membayar denda sesuai dengan ketentuan.

Saat ini, dua petugas Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, yang tertangkap tangan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sedang melakukan pungutan liar, telah dinonaktifkan dari jabatannya.

Dua petugas Dishubkominfo tersebut dijatuhi sanksi internal berupa penonaktifan yang bersangkutan sejak Selasa (29/4) dan ditarik untuk ditugaskan di kantor Dishubkominfo Jateng.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *