oleh

Kronologis Kasus Century Diungkap Jaksa

SIDANG PERDANA BUDI MULYAPOSKOTA.CO – Jaksa penuntut umum membacakan kronologis pengucuran fasilitas fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) senilai total Rp689,39 miliar dari Bank Indonesia untuk Bank Century.

“Di kantor BI dilakukan rapat konsultasi melalui teleconference antara Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan/Ketua Komite Stabilias Sistem Keuangan (KSSK) yang sedang di Washington DC AS dengan pihak BI,” kata jaksa penuntut umum KPK, KMS A Roni dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Jaksa penuntut umum KPK menyampaikan kronologis itu dalam sidang pembacaan dakwaan mantan deputi Gubernur Bank Indonesia bidang 4 Pengelolaan Moneter dan Devisa dan Kantor Perwakilan (KPW) Budi Mulya.

RAPAT DEWAN

Teleconference itu dilakukan setelah rapat Dewan Gubernur pada 13 November 2008 yang dihadiri Gubernur BI Boediono, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah selaku Deputi Gubernur bidang V Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, almarhum S Budi Rochadi yang saat itu menjabat Deputi Gubernur bidang 7 Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan Selain itu hadir pula Deputi Gubernur bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan Muliaman Hadad, Deputi Gubernur bidang 3 Kebijakan Moneter Hartadi Agus Sarwono, Deputi Gubernur bidang 8 Logistik Keuangan, Penyesuaian Aset, Sekretariat dan KBI Ardhayadi Mitroatmodo, Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB1) Zainal Abidin.

HALIM ALAMSYAH

Hadir pula Deputi Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB 1) Heru Kristiyana, Halim Alamsyah, Direktur Direktorat Hukum Ahmad Fuad, Deputi Direktur Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Yohana Fransisca serta Dody Budi Waluyo memutuskan untuk mengganti Peraturan BI No 10/26/PBI/2008 tentang FPJP bagi Bank Umum sehingga Bank Century dapat memperoleh pinjaman meski rasio kecukupan modalnya (CAR) kurang dari 8 persen seperti di aturan yang lama.

Permintaan pendanaan Bank Century itu diajukan oleh pemilik Century Robert Tantular dan direktur utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim sejak 12 Oktober 2008 karena Bank Century mengalami kesulitan likuditas.

“Setelah dilakukan teleconference pada 14 November 2008 sekitar pukul 01.00 WIB, Siti Chalimah memerintahkan untuk mengubungi direktsi PT Bank Century untuk datang ke BI, selanjutnya Hamidy bersama Hermanus Hasan Muslim menghadap Siti Chalimah di BI, dan disampaikan akhirnya diputuskan untuk membantu kesulitan likuiditas PT Bank Century dengan memberikan FPJP,” kata jaksa.

TANGGAL SAMA

Pada tanggal yang sama sekitar pukul 18.00 WIB dalam rapat yang dipimpin oleh Budi Rochadi dan dihadiri oleh Budi Mulya dan anggota BI lain, disepakati delapan debitur aset kredit yang terbaik dengan baki debet kredit atau outstanding sebesar Rp740,5 miliar yang akan diikat sebagai agunan FPJP. Salah satu dari delapan aset kredit itu adalah Boedi Sampoerna (mantan Presiden Komisaris perusahaan rokok PT HM Sampoerna) senilai Rp195 miliar).

Dalam perkembangannya, ternyata kesehatan likuditas Century tidak membaik bahkan giro Wajib Minimum (GWM) rupiah bank di bawah kententuan yang berlaku sebanyak 18 kali sejak 15 Oktober 2008, rasio kecukupan modal (CAR) adalah 2,35 persen.

SUDAH MERAH

“Meski GWM Bank Century sudah merah serta belum menyelesaian hasil sistem kliring nasional (SKN) debet namun terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku deputi gubernur bidang 4 pengelolaan moneter, devisa dan Kpw dan Budi Rochadi tetap memberikan perintah untuk melakukan pencairan dana FPJP tahap 1 pertama sebesar Rp356,813 miliar,” kata jaksa.

Pencairan itu dilakukan pada 14 November 2008, padahal pada 15 November 2008 sekitar pukul 02.00 WIB, Robert Tantular memindahbukukan depsito vals milik nasabah Boedi Sampoerna dan PT Lancar Sampoerna Bestari dari Bank Century cabang Kertajya Surabaya ke Bank Century Senayan sebesar 18 juta dolar AS (Rp175 miliar) dan digunakan untuk menutup kerugian valas Bank Century yang dilakukan Dewi Tantular, padahal saat itu Bank Century masih dalam statu pengawasan khusus.

TAHAP DUA

Pencairan FPJP tahap 1 kedua sebesar Rp145,26 miliar yang dilakukan pada 17 November 2008 sekitar pukul 20.03 WIB.
“Sampai 18 November 2008, pemberian FPJP tahap 1 dari BI ke Bank Century sebesar Rp502,703 miliar namun karena Bank Century kalah kliring, maka mengakibatkan potensi saldo negatif sebesar Rp46,55 miliar sehingga untuk menutupi adanya potensi saldo negatif tersebut, terdakwa menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku deputi gubernur bidang 4 dan Budi Rochadi dengan menyetujui pemberian dana FPJP tahap II sebesar Rp187,321 miliar padahal belum dilakukan pemeriksaan pada dokumen aset kredit yang akan dijadikan agunan,” ungkap jaksa.

TEKANAN

Artinya total ada Rp689,394 miliar uang BI yang digelontorkan untuk Bank Century, namun bank itu masih mengalami tekanan likuditas yang berat.

Apalagi kemudian diketahui bahwa dokumen dari debitur yang dijadikan agunan aset kredit FPJP tahap II ternyata masih ada kekurangan, di antaranya tidak ada agunan hak guna bangunan, akata perjanjian kredit belum diperpanjang, banker clause tidak ada dan agunan berupa bilyet deposito dananya telah dicairkan sedangkan asli bilyet deposito masih di BI, ditambah dokemen agunan kredit FPJP tahap I masih tidak lengkap.

ASET KREDIT
Supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari karena kekurangan dokumen aset kredit agunan FPJP dari Bank Century, saat rapat 20 November 2008, Budi Mulya dengan menyalahgunakan kewenangan meminta supaya kekurangan dokumen aset kredit tersebut tidak dipersoalkan dan meminta dukungan Dewan Gubernur BI, Direktorat Pengawasan Intern dan Direktorat Hukum BI.

“Yang tadi sudan dikonfirm belum lengkap dokumen akan ada implikasi waktu, ini menjadi tanggung jawab kita semua karena melibatkan satker. Kita sudah mencairkan FPJP 1 dan 2, to be honest seluruh angka yang kita cairkan dokumennya tidak comply, tinggal itu harus kita sadari…kita ini semua sudah satu set, satu tim. Entah sore ini, entah malam nanti kita akan melakukan FPJP yang ke-3, jumlah ketidaksesuaian dokumen akan bertambah. Pak Gub dan Ibu Miranda kita harus memberikan comfort kepada satuan kerja, ini harus kita jaga,” kata Budi dalam rapat.
WAHYU
Padahal Wahyu dari Direktorat Pengwasan Intern (DPI) BI sudah menyampaikan bahwa secara pribadi tidak menyetujui pemberian FPJP pada Bank Century karena tidak sesuai ketentuan dan sejak awal bank itu bermasalah, serta dikhawatirkan akan diperiksa BPK.

“Menanggapi pendapat Wahyu itu, Budi Rochadi meminta agar DPI mengamankan keputusan Gubernur BI atas pemberian FPJP yang dokumennya belum lengkap,” jelas jaksa.

Atas perbuatan Budi Mulya bersama-sama dengan Boediono (saat ini Wakil Presiden Indonesia), Miranda, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi (sudah meningal dunia), pemilik Bank Century Robert Tantular dan direktur utama Bank Century Hermanus Hasan Muslim itu, keuangan negara dinilai dirugikan sebesar Rp689,39 miliar.
MULIAMAN
lain itu, Budi Mulya bersama dengan Muliaman Harmansyah Hadad (saat ini menjabat sebagai ketua Otoritas Jasa Keuangan), Hartadi Agus Sarwono, Ardhayadi Mitroatmodjo dan Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Kuangan (KSSK) dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp6,76 triliun karena menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Kerugian negara itu bahkan memperkaya Budi Mulya sebesar Rp1 miliar, pemegang saham PT Bank Century yaitu Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraqdan Rafat Ali Rizvi sebesar Rp3,115 triliun, Robert Tantular sebesar Rp2,753 triliun, dan Bank Century sebesar Rp1,581 triliun.

BUDI MULYA

SIDANG PERDANA BUDI MULYAJaksa KPK mendakwa Budi Mulya dengan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dan dakwaan subsider dari pasal 3 o Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal tersebut mengatur tetang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. antara

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *