oleh

KPU Cimahi dan Cianjur Dinyatakan Ngawur

kpu cianjurPOSKOTA.CO – Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur melanggar etika karena tidak melaksanakan pencermatan hasil penghitungan suara Pemilu 2014 sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Anggota Bawaslu Jabar Yusuf Kurnia seusai Rapat Pleno Pencermatan Penghitungan Suara Pemilu 2014 tingkat Jabar di Bandung, Selasa dini hari, mengatakan, KPU Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur hanya melakukan pencermatan berdasarkan data acak alias ngawur.

“Sangat jelas keduanya tidak melakukan pencermatan data sesuai dengan rekomendasi kami di mana terjadi perubahan hasil penghitungan suara di beberapa kecamatan,” ujarnya.

Padahal, kata dia, hasil penghitungan suara di kedua daerah tersebut telah terendus adanya penggelembungan suara dan bahkan beberapa petugas penyelenggara Pemilu telah diperiksa sebagai tersangka di kepolisian.

“Jika alasannya karena sedang proses di kepolisian, sesungguhnya tidak ada kaitan antara penanganan kasus pidananya dengan pencermatan data yang kami rekomendasikan karena ini merupakan dua hal yang berbeda,” kata Yusuf.

“Keduanya berkelit telah melakukan pencermatan data namun setelah dilakukan pengecekan ternyata sama sekali mereka tidak melakukannya dan hal ini membuat KPU Jabar kembali menunda penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2014,” katanya.

Berkaitan dengan hal itu, Komisioner KPU Kota Cimahi Asep Triani bersikeras telah melakukan pencermatan data dengan mengumpulkan PPK dan PPS sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.

Kami telah melakukannya dan tidak ada perubahan hasil penghitungan suara. Namun pencermatan tidak dilakukan pada beberapa TPS di Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Utama karena terkendala pemeriksaan pelanggaran pidana di kepolisian,” katanya.

Sedangkan menurut anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Cimahi Zaenal Abidin, pihaknya tidak pernah diundang untuk pelaksanaan proses pencermatan data.

“Saya meminta kepada KPU untuk membeberkan data hasil penghitungan suara namun tidak pernah diberikan sehingga menyulitkan kami untuk melakukan pencermatan data sesuai dengan rekomendasi Bawaslu,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Cianjur Awaludin mengakui tidak melakukan pencermatan data sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Jabar karena tidak pernah menerima data tersebut dari Panwaslu Kabupaten Cianjur.

“Saya melakukan pencermatan di lima kecamatan di hadapan anggota Panwaslu, saksi parpol dan Muspida Kabupaten Cianjur tanpa mengacu pada rekomendasi itu,” ujarnya.

Menurut saksi dari PDI Perjuangan Waras Wasisto, pernyataan dari Ketua KPU Kota Cianjur penuh dengan kebohongan sehingga permasalahan ini harus ditindaklanjuti dengan rapat pleno terpisah.

“Jika berbicara soal Kabupaten Cianjur kita harus hati-hati karena banyaknya masalah di sana dan bahkan beberapa nama sudah masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” ujarnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *