oleh

KPK Diberi Kewenangan Tindak TNI Korupsi

Jendral Moeldoko
Jendral Moeldoko

POSKOTA.CO – Meski pihak militer punya cara tersendiri mengusut anggotanya yang nakal, KPK dan pimpinan TNI sepakat menindak anggota TNI yang terlibat korupsi.

Kesepakatan tersebut sudah direstui Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. “Kami sudah punya batasan dan kesepakatan,” ungkap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad,Kamis (15/5/2014).

Kesepakatan petinggi negara tersebut merupakan langkah maju. Meski masih ada aturan-aturan, yang harus dibenahi.

Diakui Samad, selama ini, KPK memang tak pernah menyidik pihak militer. Sebab TNI memiliki hukum militernya sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehingga peradilan sipil tak dapat menyidik pelanggaran hukum dalam kemiliteran.

“Namun ada celah. Di UU tersebut ada koneksivitas. Kalau militer korupsi dan lebih banyak merugikan sipil, bisa dibawa ke peradilan sipil dengan menggunakan koneksivitas itu,” jelas Samad.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *