oleh

JOKOWI TAK SALAH TANYA WANTIMPERS DAN TIM INDEPENDEN

jokowiPOSKOTA.CO – Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang Nicolaus Pira Bunga, meminta Presiden Joko Widodo dan para pembantunya untuk fokus pada program kerja yang telah ditetapkan guna membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik.

“Presiden Joko Widodo dan para pembantunya sejatinya harus fokus pada program nawacita sehingga target pemerintahan bisa terpenuhi dan harapan agar membawa bangsa ke arah yang lebih baik bisa tercapai,” katanya di Kupang, Rabu.

Mantan pembantu Dekan I fakultas hukum Undana Kupang itu mengatakan untuk bisa fokus, maka momentum 100 kepemimpinan Presiden Jokowi-JK harus dijadikan kesempatan untuk melakukan evaluasi baik untuk program yang telah ditargetkan dalam tenggat waktu itu maupun untuk waktu selanjutnya selama lima tahun kepemimpinan.

“Tak perlu tunduk kepada orang-orang seperti yang selama ini disebut-sebut melakukan tekanan agar keinginan pribadi dan kelompok terpenuhi apakah sebagai ungkapan balas jasa atau lainnya tetapi taatlah azas kepada janji saat kampanye dan tunduk kepada konstitusi dan rakyat,” katanya.

Ia mengatakan adanya pro dan kontra dalam melaksanakan program kerja merupakan hal yang wajar dalam posisi Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga harus disekapi dengan cepat dan tegas agar tidak berdampak luas.

“Dalam konteks program penegakan hukum, misalnya kisruh antara KPK dan Polri saat ini, Presiden telah memposisikan diri sebagai eksekutif sehingga tidak ingin mengintervensi proses penegakan hukum merupakan sikap yang tepat,” katanya.

 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  menerima pasangan capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Rabu (9/7). Presiden bertemu dengan Joko Widodo dalam rangka menyikapi polemik hasil quick count Pilpres 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kedua pasangan capres-cawapres menghormati pilihan rakyat terhadap pemimpinnya dan bisa menerima hasil pilpres ini dengan baik.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima pasangan capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Rabu (9/7). Presiden bertemu dengan Joko Widodo dalam rangka menyikapi polemik hasil quick count Pilpres 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap kedua pasangan capres-cawapres menghormati pilihan rakyat terhadap pemimpinnya dan bisa menerima hasil pilpres ini dengan baik.

Apalagi saat ini pula katanya telah dibentuk Wantimpres dan tim independen untuk membantu presiden menyelesaikan kisruh yang tengah terjadi dan memberikan solusi sebelum Presiden mengambil keputusan.

“Jadi apakah harus tetap melantik Kapolri yang telah diusulkan dan telah pula disetujui DPR, termasuk apakah perlu menerbitkan Perppu Imunitas kepada pimpinan KPK atau tidak, perlu meminta pendapat dari para Watimpres dan tim independen, sehingga kelak tidak disalahkan,” katanya.

Menurut dia, kondisi pemerintahan Presiden Jokowi saat ini harus diakui sedang dalam ujian, karena itu sikap mengarahkan para pembantunya untuk fokus melaksanakan program yang telah diserahkan untuk diimplementasikan merupakan pilihan yang tidak ditawar-tawar lagi, sebagai solusi untuk meredakan keadaan.

Dia menyebut dalam Pilpres 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengusung visi ‘Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong’. Visi itu ditegaskan sebagai sebuah Jalan Perubahan.

“Jadi ada sebanyak tujuh misi dan sembilan program prioritas yang disebut ‘Nawa Cita’, diantaranya Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim,” katanya.

Berikut membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

“Aplikasi program ini oleh para pembantu memang mulai ada di kepemipinan 100 hari Jokowi-JK, namun belum maksimal, sehingga perlu lebih fokus lagi agar lebih nampak dan lebih maksimal lagi,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *