oleh

Gubernur Jatim Terus Mendesak PT Lapindo

Gubernur Jatim Soekarwo
Gubernur Jatim Soekarwo

POSKOTA.CO – PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) didesak Gubernur Jatim Soekarwo untuk segera mematuhi putusan Makhamah Konstitusi (MK) terkait persoalan pembayaran ganti rugi korban lumpur lapindo, di Sidoarjo.

“Kewajiban saya melindungi warga Jatim, termasuk mereka yang menjadi korban lumpur Lapindo. Pemerintah bisa menggunakan kekuasaanya seperti yang tercantum dalam amar putusan. Minarak, harus patuhi putusan MK tersebut,” tegasnya kepada wartawan di gedung negara Grahadi Surabaya, Selasa (1/4/2014).

Selain itu, pemprov juga akan melayangkan surat kepada Menteri PU, Menteri Keuangan dan sejumlah menteri yang masuk ke dalam dewan pengarah penyelesaian korban lumpur.

“Kan ada dua. Pemerintah dan PT Minarak Lapindo. Yang di dalam peta terdampak adalah Minarak dan pemerintah yang di luar peta terdampak. Kami akan membuat surat terkait penyelesaian ganti rugi. Pemprov akan mengawal betul,” tukasnya.

Dalam putusan MK tersebut yang dituntut adalah APBN. Oleh sebab itu, pemprov Jatim membentuk Tim yang diketuai oleh Asisten III Sekdaprov Jatim untuk memfasilitasi korban lumpur Lapindo. Pun demikian dengan pihak MLJ juga harus tunduk dan patuh kepada putusan MK.

“Keputusan pembayaran itu paling tidak, akan dilakukan saat PAK (Perubahan-APBN). Sementara di wilayah yang masuk peta terdampak kan ada PT MLJ. Kurangnya sekitar Rp 800 miliar,” ujarnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *