oleh

DPRD DUKUNG PELAPORAN SPPD FIKTIF

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Unsur pimpinan DPRD Riau mendukung dilaporkannya dugaan korupsi berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang dilakukan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Tata laksana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Sud.

“Sebagai wakil rakyat tentu kita mendukung apa yang dilaporkan masyarakat, asal disertai dengan bukti yang cukup. Meski demikian harusnya dilaporkan secara internal dulu ke inspektorat,” kata Wakil DPRD Riau, Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Minggu.

Apabila nanti laporan tersebut terbukti benar, lanjutnya, maka pihaknya yang memiliki fungsi melakukan pengawasan, akan meminta oknum itu segera diberhentikan dan semua harus dengan proses hukum yang berlaku.

Laporan dugaan SPPD fiktif itu, dilaporkan staf pegawai di Biro Hukum, Elta Epni. Dia melaporkan hal itu kepada Gubernur Riau dan ditembuskan pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Isi surat itu menyebutkan Sud yang semestinya menjadi rujukan bagi seluruh pejabat di Pemprov Riau untuk tidak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas, apalagi melakukan tindak pidana korupsi justeru diduga menjadi pioner pelanggaran.

“Pioner yang paling berani di era dan awal kepemimpinan bapak untuk melahap ‘SPPD-SPPD fiktif’ secara vulgar dan sistematik dan menggunakan joki,” ucapnya mencontohkan isi dalam surat tersebut.

Ia juga menulis, instruksi Gubernur Riau untuk memperketat perjalanan dinas pejabat eselon II dianggap angin lalu oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Riau seperti pepatah biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *